MEDAN I SUMUT24
Ratusan buruh yang berasal dari Gabungan Pekerja Buruh Sumatera Utara Melawan (Gapbsum) unjukrasa di depan kantor Gubsu, menuntut Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deliserdang dan merevisi UMK Deliserdang tahun 2016.
“Kedatangan kami ke sini untuk meminta kepada Plt Gubsu, segera menetapkan UMSK Deliserdang. Pasalnya, hingga saat ini tinggal Deliserdang yang UMSK nya belum ditetapkan,” ujar Ardi Syam Koordinator aksi dari SBSU Deliserdang saat menyampaikan orasinya di depan pintu pagar Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan, Rabu (24/2).
Selain menuntut agar UMSK Deliserdang ditetapkan, Ardi juga meminta agar Pemprovsu juga dapat merevisi UMK Deliserdang, sebab UMK yang ditetapkan sebesar Rp2.247.000, naik 11,5 persen dari UMK tahun 2015 sebesar Rp2.015.000.
“UMK Deliserdang yang ditetapkan pemerintah dengan formula angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu jelas tidak sesuai dengan kebutuhan buruh. Itu hanya sesuai dengan kebutuhan buruh lajang, sementara untuk buruh yang sudah berkeluarga itu jelas tidak sesuai,” terangnya.
Menanggapi aksi ini, Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut, Mukmin mengakui memang hingga saat ini UMSK Deliserdang memang belum disahkan.
“Memang belum, karena masih menunggu pak Plt Gubsu, tapi permohonannya sudah kami ajukan ke pak Plt Gubsu. Inilah kalau hari Kamis (25/2) pak Plt Gubsu sudah kembali dari Jakarta mungkin itu sudah diteken,” ujar Mukmin.
Untuk nilai UMSK yang diajukan sendiri menurut Mukmin itu tergantung kepada pengajuan dari masing-masing Dewan Pengupahan dari daerah. Sementara hingga saat ini sama sekali belum ada keputusan dari Menteri terkait dengan penetapan UMSK.
Disinggung soal aspirasi buruh untuk meminta Pemprovsu merevisi UMK Deliserdang, Mukmin menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan pihaknya, sebab kenaikan upah sudah disesuaikan dengan PP No 78, di mana kenaikan harus berdasarkan kepada kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. “Kalau itu kan kita sesuai saja dengan aturan PP No 78, karena itu sudah ada formulanya,” ujarnya.(Ism)
