M Syahrial Ikut Sebarkan Kesepakatan Damai

466
R

Tanjungbalai | Sumut24

Pasca terjadinya kerusuhan berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di Tanjungbalai, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial SH MH beserta pimpinan SKPD, Camat dan Lurah se Kota Tanjungbalai membagi-bagikan selebaran, kemarin siang (2/8).

Syahrial kemudian membagikan copy Surat Kesepakatan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dengan seluruh elemen masyarakat. Copy surat kesepakatan bersama tersebut dibagi-bagikan kepada setiap masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Sudirman, Tanjungbalai.

Melalui pemberian Surat Kesepakatan Bersama tersebut, Walikota Tanjungbalai M Syahrial SH MH meminta kepada seluruh tokoh masyarakat Kota Tanjungbalai supaya berperan aktif menjaga kondusifitas di Kota Tanjungbalai. Selain itu, Syahrial juga meminta kepada seluruh tokoh masyarakat agar selalu berada digarda depan jika terjadi konflik berbau suku, agama dan ras seperti yang terjadi baru-baru ini.

“Setelah membaca isi dari surat kesepakatan bersama ini, saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat supaya tidak mudah terprovokasi oleh hasutan dari orang-orang yang ingin mengusik keamanan dan rasa persaudaraan masyarakat di Kota Tanjungbalai yang selama ini selalu kondusif. Karena, kalau sudah terjadi kerusuhan seperti yang terjadi baru-baru ini, masyarakat di Tanjungbalai juga yang rugi, sehingga berdampak kepada terhambatnya pembangunan Kota Tanjungbalai,” ujar M Syahrial.

Seperti diketahui, pasca terjadinya kerusuhan berbau SARA di Kota Tanjungbalai baru-baru ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan seluruh unsur elemen masyarakat Kota Tanjungbalai telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama. Surat Kesepakatan Bersama yang terdiri dari enam poin itu bertujuan untuk mempererat rasa persatuan dan persaudaraan sesama masyarakat di Kota Tanjungbalai.
Pelaku Kerusuhan Pasti Menyesal

Sementara itu, Kapolres Tanjungbalai AKBP Ayep Wahyu Gunawan kepada SUMUT24, kemarin mengatakan, bila menyaksikan puing-puing kebakaran sejumlah vihara dan klenteng di Tanjungbalai, siapa pun pastilah prihatin.
“Saya kira bahkan para pelaku amuk anakis pada Jumat (29/7) hingga Sabtu (30/7) dinihari lalu itu, pastilah menyesal didalam hati. Lagi pula, apa salah rumah ibadah itu sehingga harus dibakar?” ujar Kapolres mengutuk pelaku.

Kini berbagai elemen masyarakat telah menyepakati 6 poin rekonsiliasi. Ada MUI Tanjungbalai, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi antar Lembaga Adat (Forkala), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Juga perwakilan etnis Tionghoa, Minang, tokoh agama, serta Forum Pembauran Kebangsaan Tanjungbalai.

Butir-butir rekonsiliasi itu pun sejuk. Misalnya, mewakili seluruh unsur masyarakat Kota Tanjungbalai menyatakan akan pro aktif menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan umat beragama. Menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab. Bersedia mengajak jajaran/anggota masyarakat mengenai pentingnya kerukunan antarumat beragama. Bersama menjaga kondusivitas dan menolak segala bentuk anarkisme di Kota Tanjungbalai.

“Saya kira Maliana, warga yang semula memicu amuk massa karena keberatan mendengar suara azan yang keras dari Masjid Al Makshun, Tanjungbalai, juga pasti menyesal. Dia tak menyangka jika ucapannya telah beredar dari mulut ke mulut, sehingga memantik kemarahan massa, yang diliputi perasaan emosional,” ujarnya.

Amuk massa memang merambat bagai api dalam sekam. Tanpa ada perintah dan komando, massa bergerak menuruti kata hati yang berang luar biasa. Memang, secara psikologi massa, amuk massa terjadi dalam proses yang cepat, dan menuju klimaks yang dahsyat, seperti kerap meletus di berbagai belahan tanah air pada masa lalu.

“Syukurlah, sekarang situasi sudah reda. Massa yang diperkirakan berjumlah ribuan orang telah kembali ke rumah masing-masing. Situasi sudah kondusif,” kata Kapolres Tanjungbalai AKBP Ayep Wahyu Gunawan, kemarin.

“Tentu saja penegakan hukum pun harus dilakukan. Kita berseru agar warga Tanjungbalai kembali memasuki aktivitas perkotaan seperti sedia kala,” imbuhnya.

Elemen Warga Berdelegasi Ke DPRD T Balai

Sementara itu, elemen warga berdelegasi ke kantor DPRD Kota Tanjungbalai, meminta pemerintah setempat menyelesaikan konflik agama yang terjadi diselesaikan dengan kearifan lokal. Kehadiran warga itu disambut Ketua DPRD Tanjungbalai Bambang Harianto, Ketua Komisi A Muhammad Yusuf, dan beberapa anggota dewan seperti Herna Veva, Zulkili Siahaan, dan Teddy Erwin, Rabu (3/8).

Salah seorang tokoh masyarakat Tanjungbalai Ucok Roufdy mengatakan, pascakerusuhan di Tanjungbalai, polisi telah menangkap dan menetapkan belasan tersangka provokator, pembakaran, perusakan dan pembakaran.

Penangkapan tersebut dinilai tidak mengedepankan rasa keadilan, sebab dalam penerapan hukum hendaknya petugas lebih arif dan bijaksana agar tidak menggores hati para keluarga dan masyarakat.

Peristiwa yang terjadi merupakan konflik sosial yang bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana amanat UU Nomor 7/2012 dan PP Nomor 2/2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

“Kami (masyarakat) mendukung penegakan hukum sebagaimana butir fakta kesepakatan yang telah dibuat pemerintah kota dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Namun hendaknya, penegakan hukum itu berlandaskan UU Nomor 7 Tahun 2012,” kata mantan anggota DPRD Tanjungbalai ini.

Sementara itu, perwakilan warga lain, Zainuddin menilai bahwa kepolisian lebih menekankan hukum pidana terhadap para tersangka. Namun tidak jelas hukum yang dikenalan terhadap warga yang diduga telah melakukan penistaan agama.

“Jika terhadap warga yang ditangkap dikenakan hukum pidana, maka Meliana (yang memprotes penggunaan pengeras suara untuk mengumandagkan azan) juga harus dijerat dengan hukum yang sama,” katanya.

Ketua DPD KNPI Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendesak agar DPRD setempat segera menggelar pertemuan antarlintas eleman masyarakat dan pemerintah, untuk kembali membahas dan mencari jalan keluar penyelesaian konflik yang terjadi.

“Kami berharap agar segera dilakukan musyawarah yang melibatkan segenap unsur. Dan mendukung pemerintah dalam penerapan hukum berdasarkan kearifan lokal”, ujarnya.

Ketua DPRD Tanjungbalai Bambang Harianto mengapresiasi kehadiran warga yang menyatakan dukungan terhadap pihaknya. Ia berjanji secepatnya memasilitasi pertemuan yang diinginkan.

“Aspirasi ini akan segera kami sampaikan kepada FKPD Kota Tanjungbalai, hal ini demi menjaga kondusifitas dan keamanan yang sudah stabil pascaterjadinya kerusuhan. Kita semua berharap konflik ini selesai dengan sebaik-baiknya”, kata politisi Partai Golkar itu.

Anggota DPRD Tanjungbalai H Syarifuddin Harahap menegaskan, bahwa kerusuhan yang terjadi adalah spontanitas akibat konflik diantara sesama pemeluk agama, bukan konflik individu antar sesama warga. “Untuk itu orang-orang diluar sana diminta tidak lagi memberikan komentar apapun, karena apa yang terjadi di Tanjungbalai ini kami yang lebih memahaminya,” ujar politisi Gerindra itu. (iah/irz)

Loading...