Langgar AD/ART, MWC NU se-Kota Medan Minta PBNU Mencabut SK Sutan Syahrir

Medan I Sumut24.co
Polemik berkepanjangan yang terjadi di tubuh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Medan sampai saat ini belum berakhir, kedua kubu sama-sama memegang Surat Keputusan (SK) dari PBNU.

Pasalnya, PBNU telah mengeluarkan dua SK untuk kepengurusan yang berbeda dalam satu periode.

Awal mula persoalan, PBNU mencabut SK Nomor: 337/A.II.04.d/04/2019 tentang pengesahan PCNU Kota Medan Masa Khidmat 2019-2024 yang dimana saat itu ketua Tanfidziyahnya Burhanuddin.

Alasan pencabutan SK ini disebabkan adanya mosi tidak percaya yang dilancarkan oleh Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Se-Kota Medan kepada PBNU terhadap ketua Tanfidziyah Burhanuddin.

Lalu kemudian, PBNU menerima surat mosi tidak percaya tersebut, dan setelah itu PBNU mengeluarkan surat Caretaker untuk melaksanakan Konferensi yang ditujukan kepada PW NU Sumut.

MWC NU se-Kota Medan pada saat itu merasa dengan keluarnya surat Caretaker tersebut berarti ada perubahan struktural kepengurusan yang dipilih lewat forum konferensi secara khusus adanya ketua Tanfidziyah yang baru, jelas saja harapan itu menjadi kekuatan baru bagi pengurus MWC dalam membangun NU Kota Medan.

Disisi lain, surat Caretaker dari PBNU yang dipagang oleh PW NU Sumut dijadikan sebagai alat dagangan dan kendaraan politik untuk menuju Muktamar NU ke-34, dengan begitu PW NU Sumut bisa memilih siapa ketua Tanfidziyah NU Kota Medan sesuai selera mereka.

Ternyata dugaan dari beberapa MWC NU Se-Kota Medan tepat, sebab, PW NU Sumut tidak melakukan Konferensi sebagaimana yang diinginkan oleh PBNU, “kami juga heran kok tiba-tiba sudah ada SK baru atas nama ketua Tanfidziyah KH Sutan Syahrir Dalimunthe” Ungkap Ustadz Abdul Rahman selalu Ketua MWC NU Medan Amplas.

Ketua MWC Medan Maimun, Ustadz Misrol Nasution juga mengungkapkan hal yang sama, “kami dan seluruh MWC Se-Kota Medan tidak dilibatkan dalam konferensi Caretaker yang dilakukan oleh PW NU Sumut dan seluruh MWC NU Se-Kota Medan tidak diundang saat Konferesi Caretaker tersebut oleh PW NU Sumut, dimana Konferensinya kami juga tidak tahu, kapan waktu pelaksanaannya kami juga tidak tahu, kok sudah keluark saja SK Sutan Syahrir Dalimunthe sebagai Ketua Tanfidziyah dari PBNU”, terangnya dengan nada kesal.

“Kami sudah rapat dengan seluruh MWC NU Se-Kota Medan untuk menolak hasil konferensi versi PW NU Sumut, yang kami lihat PW NU Sumut manfaatkan moment ini untuk kepentingan pribadi, kami tidak ingin PW NU Sumut terlalu jauh mencampuri Internal NU Kota Medan, batasannya kan sudah ada”, kata Ustadz Abdul Rahman.

Mewakili MWC NU Se-Kota Medan kami tegaskan, “kami menolak SK PBNU Nomor: 756/A.II.04.d/10/2021 atas Ketua Tanfidziyah Drs. KH Sutan Syahrir Dalimunthe, MA, karena dianggap Cacat administrasi dan menyalahi aturan, mewakili MWC Se-Kota Medan meminta kepada Ketua Tanfidziyah PBNU KH Yaha Cholil Staquf untuk tidak melantik NU Kota Medan dibawah Ketua Tanfidziyah Saudara Sutan Syahrir Dalimunthe, serta meminta kepada PBNU mecabut SK Nomor 756/A.II.04.d/10/2021 tersebut”.ucapnya.

Dan kepada Pemerintah Kota Medan, kami minta dan jelaskan untuk tidak menerima atau mengakomodir kepengurusan NU Medan versi Sutan Syahrir Dalimunthe.

Apabila Walikota Medan Bobby Nasution mengakomodir NU versi Sutan Syahrir Dalimunte makan kami nyatakan Pemko Medan salah satu bagian dari mereka, ini masalah internal, jadi kami harap Pak Bobby Nasution untuk tidak mengakomodir NU versi Sutan Syahrir, tutup Ustadz Misrol Nasution. (SK).red