KPK Rakor Optimalisasi PAD dan Aset di Sumut

123

Medan I Sumut24.CO

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menghadiri penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari 9 pengembang kepada 9 kepala derah dan penyerahan sertifikat dari BPN kepada pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Agenda tersebut bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Pengelolaan Aset di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring di Pendopo Rumah Jabatan Gubernur Sumut, Rabu, 2 Desember 2020.

Total nilai PSU yang diserahkan ke pemda se-Sumut sepanjang tahun 2020 adalah senilai Rp207 Miliar.

Adapun jenis PSU yang diserahkan dari pengembang perumahan kepada pemda antara lain berupa jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase, dan tempat pembuangan sampah dan sebagainya.

“Apa yang Kedeputian Pencegahan KPK upayakan selaras dengan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dibentuk oleh Presiden RI. Salah satunya manajemen aset. Capaian program Pencegahan KPK kami ukur dengan MCP. Rata-rata MCP se-Sumut 45%. Tertinggi 82% Pematang Siantar dan terendah 4% Nias Barat,” ujar Lili Pintauli Siregar.

Hadir pada acara Gubernur Sumut, Wakil Gubernur, Kepala daerah dan beserta jajaran, Irjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Kepala Kanwil BPN dan para Kakantah, Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Perwakilan Pengembang Perumahan, General Manager Pertamina, Ketua DPRD Provinsi, Direksi PLN, Kapolda, Pangdam I/BB, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Irjen Kementerian ATR/BPN Sunraizal dalam sambutannya menyampaikan hal-hal penting yang harus dipastikan oleh pemda sebelum mendaftarkan legalisasi aset, seperti batas patok lahan dan penguasaan aset. Sunraizal berharap target yang diberikan Presiden Jokowi terkait legalisasi seluruh aset pemda dapat terealisasi di tahun 2024.

Mewakili Kemendagri, Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Komedi menyampaikan pentingnya implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) termasuk dalam hal penerimaan pajak atau integrasi _tax clearance_. ETP mendorong transparansi, kemudahan, keamanan, kepastian hukum. Pemda setidaknya harus menyediakan regulasi, jaringan infrastruktur dan aplikasi.

“Data realisasi pendapatan APBD se-Indonesia Tahun Anggaran 2020, Provinsi sumut berada di posisi ke-5. Belanja daerah sudah 100% _online system_, yang belum _online_ pengelolaan pajak daerah. Ini harus segera kita dorong pelaksanaannya,” ujar Komedi.

Deputi Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Achmad Idrus menyampaikan saat ini sistem yang digunakan untuk perizinan daerah dikenal dengan _One Single Submission_ (OSS) berbasis risiko.

“OSS juga memfilter pelaku usaha yang memproses perizinan. Contohnya, untuk UKM proses perizinannya akan lebih mudah dari bisnis yang lain. OSS juga diharapkan meminimalisir potensi korupsi karena semua dilakukan online,” kata Idrus.

Direktur Bisnis Regional PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan apresiasinya kepada BPN, pemda, dan KPK untuk atas kerja sama yang selama ini terjalin untuk percepatan legalisasi aset. Sepanjang tahun 2020 di seluruh Indonesia, PT PLN telah menerima 12.202 sertifikat dengan total nilai Rp4,5 Triliun.

“Untuk Sumut, PLN menerima sebanyak 1.910 persil sertifikat dengan total luas 558.460 meter persegi senilai Rp840 Miliar. Apabila dibutuhkan tim gabungan dalam upaya mempercepat legalisasi aset, saya atas nama direksi PLN siap memerintahkan para _general manager_,” tegas Wiluyo.

Pada saat acara juga diserahkan sertifikat tanah dari BPN kepada 5 pemda Sumut yaitu Medan, Langkat, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan dan Batubara. Sepanjang tahun 2020, Sumut menerima sebanyak 2.478 persil sertifikat dengan total luas 8,7 juta meter persegi senilai Rp1 Triliun.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan pentingnya pajak untuk negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Total penerimaan Sumut sebesar Rp 5,991 Triliun, 90%-nya atau sebesar Rp5,4 Triliun, diakuinya, didapat dari pajak.

“Jadi pajak ini tulang punggung. Untuk itu harus kita optimalkan penerimaannya,” ujar Edy.

Di akhir kegiatan, KPK menyaksikan penandatangan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) _Tax Clearance_ antara Gubernur Sumut dengan 11 pemerintah kabupaten/kota penerima sertifikat, yaitu Kab. Batu Bara, Deli Serdang, Karo, Langkat, Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Dairi, Kota Pematang Siantar dan Tebing Tinggi.

Selain itu, KPK juga menyaksikan penandatanganan rekonsiliasi data pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) antara Gubernur Sumut dengan PT Pertamina.(RO3)

Loading...