Korupsi Tobasa Rp 51 Miliar Mandeg di Kejagung, KPK Segera Ambil Alih

MEDAN | SUMUT24

Masih dipetieskan (mandeg) oleh Kejagung dugaan korupsi di Kabupaten Tobasa Sumatera Utara Rp 51 miliar tahun 2009-2016, terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Terpadu Lumban Pea, Kecamatan Balige, Tobasa, sebaiknya KPK segera ambil alih kasus tersebut.

“Sampai kapanpun, kalau masih ditangan Kejagung bakal tak ada kemajuan penyelidikannya,” tegas Pengamat Hukum, Arif Subrata SH kepada SUMUT24, Minggu (1/5).

Menurutnya, kasus tersebut sudah hampir sepuluh tahun ditangan Kejagung, sehingga dari lamanya penangannya yang lama tersebut membuktikan bahwa Kejagung masih membiarkan adanya korupsi di Indonesia ini, khususnya di Tobasa. Yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum tersebut.

Kasus korupsi yang sangat fantastis tersebut, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Karena bisa berdampak bagi kekondusifan masyarakat serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja aparat penegak hukum. Sebaiknya KPK mengambil alih kasus tersebut, sehingga tidak munculnya kasus-kasus korupsi lainnya atas pembiaran kasus korupsi tersebut.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Balige telah menetapkan SS tersangka dalam jabatannya pada proyek itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dan oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut antara lain, mantan Bupati Toba Samosir Drs MS, SH, MBA, Ir JL. M mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir, hingga kini masih bebas melenggak-lenggok dan belum pernah disentuh oleh penegak hukum.

Informasi yang dihimpin SUMUT24, Ketua DPRD Toba Samosir Ir Boyike Pasaribu pada Selasa (27/4) kemarin, kembali memberangkatkan Tim Komisi B ke Jakarta. Tujuannya, bertemu dan berkonsultasi dengan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan, terkait dugaan korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Terpadu Lumban Pea Balige yang telah diambil alih oleh Kejaksaan Agung RI pada November 2012 lalu. Ketua DPRD Toba Samosir Ir Boyke Pasaribu, tahun 2015 pernah menugasi Komisi B DPRD untuk melakukan mempertanyakan kasus dugaan korupsi tersebut kepihak Kejaksaan Agung RI. Tapi ditolak dengan alasan yang tak pasti.

“Sehingga ada dugaan bahwa oknum-oknum yang terkait dengan kasus telah berkonspirasi sehingga tim dari Komisi B DPRD Tobasa tidak diterima oleh Pihak Kehjaksaan Agung,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam konperensi pers pada (27/2) bersama Bupati Ir Darwin Siagian, Wakil Bupati Ir Hulman Sitorus, Trimedia Panjaitan Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR RI didampingi Sekdakab Tobasa Drs A.Murphi Sitorus. Dalam kesempatan itu, seorang pimpinan LSM telah menyampaikan informasi dugaan korupsi Rp 51 miliar dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Terpadu Lumban Pea Kecamatan Balige.

Saat itu, Trimedya Panjaitan berjanji akan segera menelusuri informasi dugaan korupsi tersebut ke Kejaksaan Agung yang telah mengambil alih persoalannya, serta menyita seluruh berkas-berkas terkait proyek tersebut dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) kabupaten Toba Samosir.
Kasius dugaan korupsi (Multy Years Contract) Kecamatan Balige, dimulai Tahun 2008. Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 42/DPA/MY/KPA/2008 Tanggal 10 Desember 2008 dengan waktu pelaksanaan 730 hari kalender (10 Desember 2008 s/d 10 Desember 2010).

Kontraktor Pelaksana dipercayakan kepada PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan Kuasa Direktur H. Ismail Ibrahim, dan Direktur Cabang Batara Tambunan. Konsultan Supervisi PT. Harawan Konsultan dengan Nilai Kontrak Rp 119.700.000.000. Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Terpadu di Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige sejak penandatangan kontrak 10 Desember 2008, pelaksanaannya sampai Tahun 2009 hanya penimbunan tanah seluas 16 ha, dari jumlah keseluruhan 60 ha diserahkan masyarakat Tambunan Lumban Pea kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, telah menghabiskan dana Rp 51.000.000.000.

Sebelumnya, Supervisi PT. HARAWANA KONSULTAN dengan Nilai Kontrak Rp.119.700.000.000. Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Terpadu di Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige sejak penanda tangan kontrak 10 Desember 2008, pelaksanaannya sampai Tahun 2009 yang dilakukan hanya penimbunan tanah seluas 16 ha dari jumlah keseluruhan 60 ha yang diserahkan masyarakat Tambunan Lumban Pea kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, telah menghabiskan dana sebesar Rp 51.000.000.000.

Sektar Tahun 2010, Kejaksaan Negeri Balige yang pernah menangani kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Terpadu Lumban Pea, hasilnya menetapkan SS menjadi tersangka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun, kasus itu membeku ditangan Kejaksaan Negeri Balige, November 2012 tim dari Kejaksaan Agung datang ke Balige yang disebut-sebut akan mengambil alih kasus dugaan korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Terpadu Lumban Pea.
Selasa 6 Nopember 2012, Tim dari Kejaksaan Agung melakukan penyitaan seluruhnya surat dokumen proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Terpadu Lumban Pea. Akan tetapi sudah jalan 4 tahun kasus tersebut ditangan pihak Kejaksaan Agung RI belum juga menunjukkan hasil malah kasus itu makin membeku.

Ketua DPRD Toba Samosir Ir Boyke Pasaribu, tahun 2015 pernah menugasi Komisi B DPRD untuk melakukan mempertanyakan kasus dugaan korupsi tersebut kepihak Kejaksaan Agung RI namun ditolak dengan alasan yang pasti. Sehingga ada dugaan bahwa oknum-oknum yang terkait dengan kasus telah berkonspirasi sehingga tim dari Komisi B DPRD Tobasa tidak diterima oleh Pihak Kehjaksaan Agung.

Diperoleh informasi, Ketua DPRD Toba Samosir Ir Boyike Pasaribu Selasa (27/4), kembali memberangkatkan Tim Komisi B ke Jakarta. Kali ini Tim Komisi B ditugasi menemui dan berkonsultasi dengan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan, terkait dengan kasus dugaan korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Terpadu Lumban Pea Balige, yang telah di ambil alih oleh pihak Kejaksaan Agung RI pada Nopember 2012.

Sebelumnya, dalam konperensi pers (27/2) lalu bersama Bupati Ir Darwin Siagian, Wakil Bupati Ir Hulman Sitorus, Trimedia Panjaitan Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR RI didampingi Sekdakab Tobasa Drs A.Murphi Sitorus, dalam kesempatan pada konperensi pers tersebut, salah seorang pimpinan LSM telah menyampaikan informasi tentang dugaan korupsi sebesar Rp.51 miliar dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Terpadu Lumban Pea Kecamatan Balige.

Ketika itu, Trimedya Panjaitan akan segera menelusuri informasi tentang kasus dugaan korupsi Rp.51 miliar ke pihak Kejaksaan Agung yang telah mengambil alih permasalahan dan menyita seluruh berkas-berkas terkait proyek tersebut dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) kabupaten Toba Samosir.

Komentar dari beberapa kalangan yang dikutip wartawan SUMUT24 di Balige, kemarin, justru menuding adanya konspirasi dari orang tertentu, merekayasa agar Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan korupsi dan menyita semua berkas-berkas terkait proyek, setelah seluruh berkas disita Kejaksaan Agung mengendapkan kasus sampai sekarang. (W03/Wel)