Kasus Bagi-bagi Proyek , Ida Mariana tak Tersentuh Hukum

568

MEDAN , Berbagai dugaan korupsi dan bagi-bagi proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu saat ini dipimpin Ida Mariana tak habis-habisnya menjadi sorotan. Selain inspektorat sudah berjanji akan melakukan tindak lanjut, juga tak jelas juntrungannya. “Apalagi aparat penegak hukum sepertinya tak bernyali alias tutup mata,” tegas Ketua Barisan Rakyat Anti Korupsi Dany Damanik kepada SUMUT24, Selasa (10/7).

Menurutnya, aparat kepolisian dan kejaksaan di daerah benar-benar sulit diandalkan untuk memberantas korupsi. Pasalnya, mereka sudah menjadi bagian dari praktik itu. Untuk mengatasi masalah ini, harusnya KPK membentuk perwakilannya di daerah-daerah yang kaya koruptor. “Dari dulu sampai sekarang sepertinya Ida Mariana tak tersentuh hukum, heran juga kita melihatnya. Sepertinya ada permainan dalam berbagai kasus tersebut,” ucapnya.

Kejatisu dan Poldasu, ujar Dany, “didesak berani tegas untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan bagi- bagi proyek tersebut. Kasus yang ditenggarai merugikan keuangan negara hingga puluhan miliaran itu diduga melibatkan Ida Mariana dan kroninya,”ujarnya.

Diketahui, kasus ini telah bergulir cukup lama, namun tak pernah berlanjut sampai ke meja hijau sehingga kita sangat curiga atas permainan dan kongkalikong dalam kasus tersebut. pihaknya meminta Kejatisu dan Poldasu melanjutkan pengusutan kasus ini dan menjerat para pihak yang terlibat.
“Tindakan korupsi telah menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali di Sumut ini,” katanya.

Adapun beberapa proyek yang dibagi-bagi tersebut diantaranya, Proyek Fisik Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Nias Barat senilai Rp 1.500.000.000,00, Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan MBR Kab. Labuhan Batu Rp 996.000.000,00.

Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 5 dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 4
Rp 996.000.000,00.

Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 3 Rp 996.000.000,00. Kemudian Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 2 Rp 996.000.000,00.

Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 1 Rp 1.434.000.000,00, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Nias Selatan
Rp 1.500.000.000,00, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Gunung Sitoli Rp 2.100.000.000,00.

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Tapanuli Tengah Rp 3.000.000.000,00, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Simalungun 2 Rp 1.700.000.000,00, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab Simalungun 1
Rp 2.300.000.000,00.

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Labuhan Batu Selatan Rp 2.000.000.000,00, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Batu Bara Rp 1.500.000.000,00.

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tebing Tinggi Rp 2.000.000.000,00, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Serdang Bedagai Rp 2.500.000.000,00,
385 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Langkat Rp 2.000.000.000,00.

Penyediaan Jasa Cleaning Service Rp 217.508.328,00, Pengawasan Pembangunan PSU Perumahan MBR 1 Rp 150.000.000,00, Pembangunan Gedung Kantor Dinas PMD Provsu Tahun 2018 Rp 24.237.537.938,00, Pengawasan Konstruksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Pantai Timur Rp 500.000.000,00. (W03)

SHARE