Karyawan PTPN III Apel Siaga Hempang Mafia Tanah

MEDAN I Sumut24.co
Ratusan karyawan PT Perkebunan Nusantara III Persero (PTPN III) menggelar apel siaga rapat koordinasi pengamanan aset di Halaman Kantor Operasional PTPN III di Jalan Sei Batanghari nomor 2 Medan. Apel siaga koordinasi pengamanan aset itu digelar karena maraknya pendudukan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN III secara sepihak yang dilakukan mafia tanah berkedok petani. 

Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support PTPN III Tengku Rinel mengatakan akhir – akhir ini mafia tanah berkedok petani semakin massif mengincar lahan HGU PTPN III. Para mafia tanah tersebut, ujar Rinel penghambat investasi negara di PTPN III. Di saat perkebunan negara dalam hal ini PTPN III sedang giat – giatnya mengoptimalkan lahan untuk sawit khususnya untuk memastikan kebutuhan minyak goreng bagi rakyat, disaat itu pula mafia tanah berkedok petani menduduki lahan HGU kami. 

” Jika mereka memang seorang petani seharusnya dia bekerja dengan penuh tanggung jawab diatas tanah yang diperolehnya dengan cara-cara yang baik. Petani di Indonesia adalah petani yang bermartabat dan memiliki Integritas apalagi Indonesia dikenal sebagai negara agriculture.” kata Tengku Rinel, Selasa 28 Juni 2022.

Rinel menambahkan selama ini Karyawan PTPN III sengaja dipersepsikan oleh para mafia tanah bukan bagian dari rakyat Indonesia dan dianggap tidak pro dengan kepentingan rakyat. Padahal, sambung Rinel puluhan ribu karyawan PTPN III adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki kontribusi bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. 

Kepala Bagian Umum PTPN III Christian Orchard Perangin – Angin menanbahkan, apel siaga rapat koordinasi pengamanan aset merupakan implementasi dan komitmen PTPN III dalam menjaga produksi dan aset negara khususnya memastikan investasi negara pada penanaman kelapa sawit dalam rangka memenuhi ketersediaan minyak goreng nasional bagi rakyat.

Orchard merujuk pada kemarahan dan emosi Karyawan PTPN III pada saat melakukan penyelamatan investasi negara kelapa sawit dan pembangunan jalan tol Siantar dan Program Rencana Jalan Ringroad Kota Siantar pada tanggal 20 Juni 2022. Kemarahan dan emosi Karyawan PTPN III  dipicu berlarut-larutnya permasalahan penyelamatan investasi negara di Afdeling IV Kebun Bangun PTPN III. 

Dimana di areal tersebut direncanakan akan dilakukan penanaman kelapa sawit seluas sekitar 66 hektare (Ha) untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat;  19,08 Ha untuk pembangunan jalan tol Pematang Siantar dan 5,62 Ha untuk pembangunan jalan lingkar luar Pemerintah Kota Pematang Siantar.

Diatas tanah HGU Nomor 1 tersebut, sambung Orchard telah melalui berbagai tahap termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan Forkopimda Kota Pematang Siantar, namun belum membawa hasil maksimal bagi penyelamatan aset PTPN III. Adanya mafia tanah yang mengatas namakan kelompok tani, ujar Orchard, menjadi penghambat jalannya Investasi dan program negara tersebut.

” Hal ini mengakibatkan karyawan PTPN III yang berasal dari seluruh kebun dan unit yang ada di wilayah Sumatera Utara berkumpul di Kebun Bangun pada tanggal 20 Juni 2022 tersebut. Wujud solidaritas tersebut sekitar 500 PTPN III bertekad mempertahankan aset PTPN III sebagai Badan Usaha Milik Negara. Kami siap mengamankan aset dan investasi negara dengan segala resiko. Itu sebabnya apel siaga koordinasi pengamanan aset digelar.” kata Orchard.

Apel siaga yang diawali dengan deklarasi ratusan Karyawan PTPN III khususnya dibidang pengamanan yang merupakan utusan dari seluruh Unit Kerja Wilayah PTPN III diawali dengan penandatanganan dan stempel merah diatas spanduk sebagai penanda Karyawan PTPN III akan menjaga aset  lahan HGU milik negara. 

Untuk menghempang aksi mafia tanah, pada apel siaga rapat koordinasi ini karyawan PTPN III dibekali teknik komunikasi pengamanan aset yang disampaikan ahli komunikasi massa yang juga Humas PTPN III Dini Sriwati. Karyawan PTPN III khususnya yang bertugas mengamankan aset dibekali teknik komunikasi massa serta teknik laporan pengamanan dan hukum.red2