Kapoldasu : Kerawanan Pilkada Tinggi

101

MEDAN|SUMUT24

Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw mengungkapkan,tingkat kerawanan menjelang Pilakda yang dilaksanakan di 8 Kab/Kota, ditambah dengan Pilgubsu yang akan berlangsung pada bulan Juni 2018 mendatang cukup tinggi.

Dan tingkat kerawanan ini diprediksi akan semakin meninggi karena terjadinya dinamika politik dan perubahan perubahan yang terjadi, sehingga mengakibatkan suhu politik akan semakin memanas.

“Sejak awal, ada yang aman dan ada juga yang dikategorikan sebagai wilayah rawan 1 dan juga rawan 2,” kata Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw kepada SUMUT24, usai mengikuti acara Membangun Sinergitas antara TNI/ Polri bersama Pemko Medan, di Makodam I/BB, Kamis (11/1).

Semua wilayah di Sumut ini, kata Kapoldasu, dapat dinyatakan cukup rawan, khususnya di 8 Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak.

“Yang menjadi rawan 2 adalah yang di 8 Kab/Kota. Sedangkan yang masuk dalam kategori rawan 1 adalah seluruh wilayah di Sumut. Sedangkan yang aman belum ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam apel gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Toba dalam rangka pengamanan pilkada serentak di Sumut, yang digelar di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (6/1/) kemarin, Kapoldasu mengatakan untuk mengamankan jalannya Pilkada serentak di 8 Kab/Kota di Sumut pada Juni 2018 mendatang, Poldasu dan Kodam I/BB menurunkan 14.794 personel gabungan.

Jumlah ini belum termasuk ribuan personel dari Pemerintahan Daerah, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SAR, Pemadam Kebakaran dan Badan Intelegen Daerah.

Jumlah 14.794 personel itu, kata Kapoldasu,terdiri dari 13.544 personel Polri,yang berasal dari Polda Sumut sebanyak 3.335 personel, dan 10.209 personel lainya berasal dari Polres serta Polresta se-Sumut. Sedangkan TNI 1.250 personel.

Saat itu Kapoldasu menegaskan, bahwa pengerahan pasukan ini dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin muncul pada pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. Khususnya setelah meningkatnya suhu politik di Sumut.

“Kita juga mengantisipasi kerawanan, seperti kampanye hitam, politik uang, aksi unjukrasa, masalah daftar pemilih hingga sengketa Pilkada,” terang Kapoldasu. (W01)

SHARE