Inspektorat Jangan Omong Doang

551

MEDAN , Kasus Rehabilitasi/Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Rawa pada D.R. Sisir Gunting, berupa peningkatan tanggul sepanjang 1.600 M dan pembuatan dua unit pintu air. Yang diduga sarat korupsi dan akal-akalan. Apalagi Kepala Inspektorat Provsu OK Henry sudah menegaskan dengan mengatakan, Ya masih saya pelajari untuk segera menurunkan tim pemeriksaan khusus atas masalah tersebut.

“Kita akan secepatnya menurunkan tim pemeriksaan khusus apakah memang ada kejanggalan dan permainan dalam proyek tersebut. Kita minta kepala Inspektorat Provsu OK Henry jangan hanya omong doang berjanji- janji akan menelusuri kasus tersebut,” tegas Direktur Eksekutif Transparansi Anggaran Lintas Instansi Indonesia R Damanik kepada SUMUT24, Selasa (10/7).

Menurutnya, Inspektorat harus lakukan gerakan cepat dan kalau memang banyak kejanggalan segera menghimbau memulangkan uang kerugian negara. “Bila juga tak direspon sebaiknya langsung kasusnya diserahkan ke aparat penegak hukum,” tegas R Damanik.

Kita berharap Inspektorat dan aparat penegak hukum bekerjasama menguak kasus yang merugikan negara tersebut. Apalagi dengan kasus tersebut secara nyata bahwa banyaknya permainan yang merugikan keuangan negara dengan cara disengaja. “Makanya kasus tersebut harus segera dibawa keranah hukum,” ucapnya.

Sebelumbya diberitakan, Ketidakbecusan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDA) Sumut dalam mengelola anggaran, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik, kembali terbukti. Kali ini, ketidakbecusan itu terlihat melalui pekerjaan Rehabilitasi/Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Rawa pada D.R. Sisir Gunting, berupa peningkatan tanggul sepanjang 1.600 M dan pembuatan dua unit pintu air.

Proyek bernilai Rp.1.173.283.100, sumber dana APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2017, yang berlokasi di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang tersebut tampak memprihatinkan.

Selain tidak terealisasi 100 persen, kondisi fisiknya juga terkesan tidak sesuai standard konstruksi.

Anggota DPRD Sumut, H.Muchrid Nasutio,SE yang melakukan kunjungan kerja lapangan, di Kabupaten Deli Serdang mengakui, juga menemukan kondisi seperti itu. Bahkan, menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar tersebut, indikasi kolusi dan korupsi terlihat melalui kegiatan tersebut.

“Curah hujan yang tinggi, menjadi alasan CV Artpank Project Citrasarana (APC) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Padahal, durasi pekerjaan mulai awal Agustus hingga awal Desember 2017,” ujar pria yang akrab dengan panggilan Choky tersebut, Minggu (8/7).Aneh saja, lanjut Choky, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengamini begitu saja laporan pihak rekanan, tanpa mencari kepastiannya.

Seharusnya KPA merujuk dokumen sebelumnya, karena pihak rekanan berkewajiban melaporkan progres pekerjaan secara periodik, termasuk pembayaran per termyn.

“Indikasi lain adanya kolusi, terkait pemutusan kontrak kerja dengan kondisi fisik pekerjaan mencapai 71,17 persen. Seenaknya saja KPA memutuskan kontrak dengan alasan Tahun Anggaran akan berakhir. Tidak bisa begitu, dalam kegiatan konstruksi, KPA wajib memberikan kesempatan 50 hari lagi bagi rekanan menyelesaikan pekerjaannya, meskipun melewati Tahun Anggaran berjalan”,ujar Choky.Jika merujuk kondisi ini, lanjut Choky, patut diduga dana yang tersisa untuk mengerjakan 28,8 persen kegiatan tidak mencukupi, karena sudah dipotong pembayaran uang muka, termyn I dan termy II. Selain itu, Choky juga mendesak Pemprov Sumut melalui Dinas PSDA memasukkan CV APC dalam daftar black list. (W03)

SHARE