Hindari Penumpukan Sengeka, KIP Tetap Bersidang di Bulan Puasa

Medan I SUMUT24

Masa kerja Komisioner Informasi Publik (KIP) Provisi Sumatera Utara hanya tingga tiga bulan lagi ke depan dan pada 10 September 2016 nanti akan berakhir.

“Kalau ditanya kepada kami berlima yang duduk di KIP Sumatera Utara sekarang ini, apakah masih mau kembali dipilih dan duduk di KIP Sumut lima tahun mendatang, kami berlima sepakat menjawabnya mau dan siap dipilih kembali,” ujar Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumut HM Zaki Abdullah saat buka puasa bersama dengan wartawan, Pimpinan Redaksi dan undangan di Restoran Ayam Goreng Kalasan, Jalan Iskandar Muda, Medan, Rabu (15/6).

Tampak hadir dalam acara itu diantaranya, Ketua PWI Sumut, H Hermansyah, Ketua SPS Sumut, H Farianda Putra Sinik. Kominfosu, PU/Pimred Harian Sumut24 Rianto Ahgly SH, Pimred Andalas, Baharudin, Pimred Harian Matahari, H Azrin Marydha, Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan undangan lainnya.

Lebih lanjut dikatakan HM Zaki Abdullah, kelima Komisioner KI Provinsi sudah dipanggil Komisi A DPRD Sumut mempertanyakan soal kesediaan kelima komisioner untuk memimpin dan bekerja lima tahun kedepan. “Kami menjawab kelima komisioner siap maju kembali,” ujar HM Zaki Abdullah.

Sekedar mengingatkan, Komisi Informasi (KI) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi hadir di Sumut dengan dilantiknya lima komisioner untuk masa jabatan periode 2012-2016.

Komposisi kepengurusan komisioner KI Sumut periode 2012-2016 tersebut yakni H.M Zaki (Ketua), Drs. Mayjen Simanungkalit (Wakil Ketua), Drs. H.M Natsir Isfa MM (Ketua Divisi Kelembagaan dan Kerjasama), H.M Syahyan S.Ag (Ketua Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi), Drs. Robinson Simbolon (Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi). Mereka adalah, H.M Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. H.M Natsir Isfa MM, H.M Syahyan S.Ag dan Drs. Robinson Simbolon. Pelantikan dilakukan Plt Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho pada 10 September 2012 lalu di lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan.

KIP Tetap Bersidang di Bulan Puasa

Sementara itu, guna menghindari penumpukan sengketa informasi, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tetap bersidang selama Ramadan. KIP Sumut menargetkan sebelum Syawal seluruh sengketa yang masuk bisa dituntaskan.

“Kami berharap, saat masa tugas KIP Sumut periode 2012-2016 berakhir September 2016, seluruh sengketa informasi yang masuk ke KIP Sumut sudah bisa diputus,” kata Ketua KIP Sumut H.M Zaki Abdullah didampingi wakil Ketua, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H.M Syahyan RW dan Ramdeswati Pohan, kemarin.

Disebutkan Zaki, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sejak 2012 hingga Juni 2016 telah menangani 632 kasus sengketa informasi publik. Rinciannya, pada periode 2012-2013 sebanyak 165 kasus, 2014 sebanyak 106 kasus, 2015 sebanyak 288 kasus dan selama Januari-Juni 2016, KIP Sumut menangani 74 kasus.

“Kami terus marathon menyelesaikan kasus sengketa informasi. Selama Ramadan ini saja, ada 21 kasus sengketa informasi yang kami sidangkan. Minimal dua kasus kami sidang setiap harinya,” beber Zaki.
Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

Sementara itu, guna mencegah penyelewengan pengelolaan dana desa tahun 2016 sebesar Rp46,98 triliun, KIP meminta aparat desa di Sumatera Utara terbuka dan transparan dalam mengelola dana desa.

Zaki Abdullah mengatakan, keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan dana desa sangatlah penting bagi pemerintahan desa karena dapat mencegah potensi penyimpangan dana desa yang jumlahnya cukup besar.
Selain itu, kata mantan Ketua PWI Sumut ini, keterbukaan informasi dana desa merupakan hak asasi bagi masyarakat di pedesaan. Pasal 28F UUD 1945 menjamin warga Negara tidak terkecuali di pedesaan untuk mendapatkan akses informasi terutama terkait dana desa.

Menurut Zaki, selama ini masih banyak kepala desa tidak terbuka dengan anggaran dana desa. Mereka tidak patuh menjalankan UU No; 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketidakpatuhan itu bisa jadi karena sebagian kepala desa merasa dirinya tidak bisa diberhentikan dari jabatannya dengan alasan dipilih langsung oleh rakyat. Padahal berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang kepala desa bisa diberhentikan dengan tidak hormat, seperti tercantum dalam pasal 28 ayat (1), Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Komisi Informasi Sumut sendiri tegasnya, berkomitmen mengawal keterbukaan informasi di desa. Menurutnya, keterbukaan informasi di desa adalah upaya terbaik untuk meningkatkan kemampuan,kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang selama ini tertinggal.
“Keterbukaan informasi sangat penting untuk membangun desa,” tandas Zaki. (R03)