Gubsu Tidak Menaikkan Tarif Air Minum Tahun 2022 di Sumatera Utara,Ini Penjelasan Naslindo

 

Medan I Sumut24.co

Gubernur Sumatera Utara menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri bahwa belum dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Air Minum. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menilai bahwa situasi Pandemi Covid-19 yang masih berimbas pada masih lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan dan penggangguran karena adanya PHK, tidak tepat untuk menaikkan Tarif Air Minum saat ini.

Gubernur Edy Rahmayadi berpendapat bahwa apabila Tarif Air Minum di naikkan akan memperburuk sutuasi ekonomi saat ini, karena akan berpengaruh pada daya beli masyarakat, mengingat air minum adalah kebutuhan dasar yang akan sangat berdampak pada kehidupan yang lebih luas dan dapat memicu kenaikan inflasi. Dengan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih ditambah dengan meningkatnya inflasi maka bisa berujung pada stagflasi. Apalagi tahun 2022 kenaikan berbagai komoditas pangan telah berlangsung, demikian dengan kenaikan BBM dan LPG, juga kenaikan PPN, kita tidak ingin menambah beban masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu Gubernur telah menyurati Menteri Dalam Negeri untuk meminta kenaikan tarif Air Minum di Sumatera Utara di tunda dan tidak akan dilakukan pada tahun 2022 ini. Ini juga menjadi pedoman bagi Bupati dan Walikota di Sumatera Utara agar tidak menaikkan tarif air minum di PDAM yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, ujarnya.

 

Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Naslindo Sirait  menjelaskan bahwa perhitungan tarif Air Minum sudah di hitung dengan cermat dengan mempertimbangkan inflasi, UMP/UMK, serta biaya operasional dari setiap PDAM yang ada di Sumatera Utara, namun Bapak Gubernur mempertimbangkan bahwa penerapan dari kenaikan tarif air minum tidak di lakukan dulu tahun ini, dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan sosial saat ini. Lebih lanjut Naslindo menjelaskan, bahwa ada permintaan dari PDAM untuk menaikkan air minum mengingat kenaikan biaya operasional sehingga tarif akan dapat menutupi biaya secara keseluruhan. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan efesiensi dalam bisnis proses di PDAM sehingga kinerja keuangan PDAM tetap sehat dan kinerja pelayanan terus dapat meningkat. Naslindo mencontohkan, bahwa masih banyak PDAM dalam melakukan pembelanjaan barang dengan menggunakan pihak ke tiga dimana pihak ketiga bisa mendapat margin keuntungan 10 sampai 20 persen, ini kan bisa di pangkas, apabila barang tersebut adalah yang lajim ada dipasar di lakukan saja pembelian langsung baik dengan e catalog, maupun dengan membandingkan harga yang termurah dari toko dengan tetap menjaga kualitas, sehingga tidak perlu harus mengelurakan biaya tinggi.Kalau itu di lakukan biaya-biaya bisa ditekan. Juga perlunya pengendalian kebocoran air. Dimana rata-rata tingkat kebocoran air sampai 30 persen, apabila bisa diturunkan, itu bisa memberikan keuntungan bagi PDAM. sehingga dalam mengatasi keuangan perusahaan tidak hanya dengan jalan menaikkan tarif. Banyak cara bisa di lakukan. Disinilah kelihaian dan kreatifitas dari para direktur PDAM di tuntut. Untuk tahun 2021 memang masih ada beberapa PDAM yang merugi dan belum FCR, seperti PDAM. Kota Sidempuan, Kota Tanjung Balai, Tirta Deli, PDAM Mandailing Natal, Tirta Malem Karo, Asahan, Tirta Tanjung Batubara, kita mendorong agar dilakukan berbagai perbaikan dan efesiensi dan pengawasan disetiap lini bisnisnya sehingga dapat menjadi efesien dan efektif dalam memberikan pelayanan penyediaan air bagi masyarakat.red