Gebrak Aksi Demo Ke BPK, Minta Korupsi Pemkab Batubara Dibuka

Medan | Aksi Gerakan Rakyat Berantas Korupsi ( Gerbrak ) Bongkar Dugaan Korupsi di Pemkab Batubara semakin melua, Kamis 12/5/2022.

Kini giliran Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Sumatera Utara di jalan Imam Bonjol Medan menjadi sasaran lokasi Gebrak berorasi diramaikan oleh sejumalah aktivis anti korupsi dan mahasiswa .

Demonstrasi secara damai mendorong aparat penegak hukun untuk membongkar dugaan korubsi Pemkab Batubara sebelumnya sudah dua kali mendatangi kantor antisurah Komisi pemberantasan Korupsi ( KPK ) Yang meminta agar KPK memeriksa pejabat dan oknum bergelar “Pangeran” OK FZ , demikian juga di Kejaksaan Agung RI Jakarta pada Bulan puasa yang lalu.

Dikantor Perwakilan BPK Sumut, Koordinator Aksi Demonstrasi Yudi Pratama menuntut BPK untuk membuka Laporan Hasil Audit ( Pemeriksaan ) anggaran Pemkab Batu Bara tahun 2020 dan 2021, Dengan sejumlah temuan, namun dapat WTP di tahun 2021 “ini paradoks, “Teriak Yudi,

Berkaca dengan kasus OTT KPK di Bogor yang melibatkan oknum BPK, wajar kami curiga terhadap status WTP 3 kali berturut- turut yang diperoleh Zahir “apalagi jika dibandingkan dengan fakta pembangunan yang ada dilapangan, tentu berbanding jauh, “tambah Rahmat Hidayat Koorlap Aksi.

Lima perwakilan aksi Gerbrak diterima oleh Staf BPK Helmi Syam Damanik SH dari Ferari menjelaskan” dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumut ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intren dan ketidak patuhan terhadap ketebtuan peraturan perundang -undangan dalam pengelolaan keuangan negara diantaranya kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada 4 OPD sebesar Rp.87.553.000,00,- kemudian kelebihan pembayaran bahan bakar minyak pada 25 OPD sebesar 148, 227,337,50 dan Pelaksanaan 22 Paket Pekerjaan pada 4 OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.1.904.243.907.94 dan terhadap berbagai kelemahan tersebut kami ingin melakukan klarifikasi atas rekomendaai BPK RI kepada Bupati Batu Bara apa sudah di tindak lanjuti misalnya kepada kepala Dinas PUPR agar menarik kelebihan pembayaran kepada 17 penyedia barang dan jasa sebesar Rp.1453.690.376.25 ujar helmi .

Aksi Demonstrasi Gebrak yang mendapat dukungan aktifis dan sejumlah Mahasiswa mendapat pengawalan ketat dari aparat Polrestabes Medan.

5 perwakilan dari pengunjuk rasa Gebrak dan mahasiswa serta Aktifis lainnya di terima Kepala Perwakilan BPK Eydu Oktain Panjaitan SE, MM yang diwakili Humas Mulya Widiopati dan tim Auditor Isyak dan Kencana.

Terlepas dari ketentuan pasal 20 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab keuangan negara sesuai ayat 2 jawaban dan penjelasan itu disampaikan kepada BPK selambatnya 60 hari setelah LHP diterima, berbagai temuan yang ada cukup menjadi alasan bahwa WTP tiga kali berturut -turut kepada Pemkab Batu Bara belum cukup pantas. “tutup helmi.

Sementara Rahmat Hidayat dan Indra lMingka mendesak agar OK FZ alias pangeran segera diperiksa sebagai pintu masuk membongkar dugaan korupsi Bupati Zahir, “berbagai proyek APBD di Batu Bara, erat kaitannya dengan oknum OK FZ sang pangeran itu, “teriak orasi mereka. (rel)