Eks Dirut Pertamina Karen Divonis 8 Tahun Penjara

150

Jakarta I SUMUT24

Direktur Utama PT Pertamina periode 2008-2014, Karen Galaila Agustiawan, divonis hukuman 8 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar. Ia dinilai oleh hakim terbukti melakukan korupsi dengan mengabaikan prosedur investasi di Pertamina melalui Participating Interest (PI) di blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Namun, Karen hanya dijatuhi hukuman pidana dalam tuntutan sekunder, bukan primer.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Karen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, kedua membebaskan Karen dari dakwaan primer tersebut,” kata Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

“Menyatakan terdakwa Karen Agustiawan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan sekunder. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Karen, penjara selama 8 tahun. Dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayar dibayar dengan pidana kurungan 4 bulan,” sambungnya.

Vonis 8 tahun ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Karen divonis 15 tahun penjara dengan denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menganggap ada yang hal yang meringankan dan memberatkan.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan tindakan pemerintah yang sedang memberantas korupsi. Kedua, tidak pidana korupsi merupakan tindakan luar biasa. Ketiga terdakwa merasa tidak bersalah. Sedangkan meringankan terdakwa sopan dipersidangan dan belum tersangkut hukum,” ungkap hakim.

Karen dinilai telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya Karen Galaila Agustiawan selaku Direktur Hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan Dirut PT Pertamina periode 2009-2014 bersama-sama dengan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick ST Siahaan; Manager Merger dan Akusisi PT Pertamina 2008-2010 Bayu Kristanto; dan Legal Consul and Compliance Genades Panjaitan; telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Karen dan kawan-kawan dinilai telah memutuskan untuk melakukan investasi ‘participating interest’ di blok BMG Australia tanpa adanya ‘due dilligence’ dan analisis risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatangan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Perbuatan tersebut dinilai memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu ROC Oil Company (ROC) Limited Australia dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 568,066 miliar.

Karen: Saya Harusnya Bebas

Pasca putusan vonis 8 tahun penjara, justru membuat Karen semakin bingung. “Saya itu harusnya bebas, jadi saya tidak mengerti kenapa bisa 8 tahun (penjara),” kata Karen usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Karen mengatakan tidak ada aliran dana yang dinikmati dirinya dalam investasi tersebut. Bahkan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga disebutnya tidak menyatakan adanya kerugian negara terkait investasi yang dilakukan Pertamina.

“Tidak ada aliran dana dan dari BPK sudah dinyatakan tidak ada kerugian negara. Hanya terus digunakan KAP (Kantor Akuntan Publik) swasta yang dibuat-buat untuk membuat ini seolah-olah ada kerugiannya,” jelas dia.

Dia juga berpesan Direksi lainnya yang ingin memajukan BUMN untuk berhati-hati dalam melakukan keputusan sesuatu atau kebijakan. Meski tidak ada aliran dana dan kerugian negara, namun menurutnya bisa dikriminalisasi seperti dirinya.

“Itu yang paling penting, untuk disampaikan kepada pejabat-pejabat BUMN yang masih aktif karena semua ini bisa ‘di-Karen-kan’. Istilah ini akan bergulir, istilah ini ‘di-Karen-kan’ bisa dilakukan terus,” sebut dia.

Terkait hakim anggota Anwar, Karen mengapresiasi keputusannya untuk dissenting opinion atau berbeda pendapat dengan hakim lainnya. Menurut dia, Anwar adalah hakim yang mengerti dunia bisnis dan korporasi.

“Saat ini saya harus mengajukan banding walau pun saya menghormati keputusan majelis hakim. Tapi saya berterima kasih di antara majelis hakim masih ada satu membaca fakta persidangan dengan bukti yang ada. Saya berharap di banding banyak sosok seperti hakim Anwar yang melihat ini secara utuh, holistik dan lengkap karena fakta persidangan tidak bisa dipotong-potong dan dipenggal apalagi tidak mengerti materinya,” ucap dia sembari menangis. (red)

Loading...