DPRD Terima & Setujui LPj Walikota Medan 2018

140

Medan|SUMUT24
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018.

Persetujuan dan penerimaan itu dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (22/7) yang dipimpin Ketua DPRD, Henry Jhon Hutagalung dan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Walikota bersama pimpinan DPRD.

Wali Kota Medan Drs. H.T Dzulmi Eldin S, M.Si.,M.H , dalam sambutannya menyatakan, catatan strategis yang disampaikan Banggar yang tercermin pada materi pendapat fraksi-fraksi cukup strategis guna mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) yang lebih baik.

Selain itu penyampaian, pembahasan dan keputusan DPRD Medan tentang LPj pelaksanaan APBD tahun 2018 mencermintakan wujud kemitraan dan kesetaraan yang semakin kokoh diantara legislatif dengan eksekutif.

“Banyak keberhasilan yang kita raih selama tahun 2018 dan kita juga akan terus mencermari kekurangan-kekurangan yang masih harus diatasi secara terintegrasi. Untuk fungsi anggaran dan pengawasan DPRD, saya juga amati berjalan semakin efektif. Laporan LPj APBD 2018 ini juga sudah dibahas dengan teliti dan mendalam sehingga dapat diparipurnakan hari ini,” katanya.

Ditambahkan Wali Kota Medan Drs. H.T Dzulmi Eldin S, M.Si.,M.H , pembangunan Kota Medan selama tahun 2018 secara umum memberi banyak keberhasilan, namun banyak juga yang belum dicapai sehingga seluruh jajaran SKPD Kota Medan agar memiliki integritas dan dedikasi total abdi masyarakat.

Sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapatnya yang disampaikan, Daniel Pinem, mengkritik tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Rp147,7 miliar hanya teralisasi Rp25,7 miliar, karena adanya penundaan pembayaran retribusi SIMB dari bangunan Center Poin dan bangunan Podomoro.

Selain itu juga dikritisi pembangunan dan perbaikan drainase serta perbaikan aliran sungai yang melintasi Kota Medan.

Sedangkan Fraksi PKS yang disampaikan, Jumadi, meminta Pemko Medan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan merugikan masyarakat dengan memangkas pohon-pohon yang berpotensi tumbang.

“Kami juga mendesak Pemko Medan aga segera membuat sistem Early Warning Systen kepada masyarakat disepanjang bantaran sungai sehingga dapat melakukan persiapan ketika air sungai naik secara cepat,” katanya.

Untuk realisasi PAD, Fraksi PKS menilai belum memuaskan karena terlalu banyak pencapaian jauh dari target yang telah ditetapkan.

Semakin menurunnya realisasi anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 78 persen, menunjukkan tidak serius dalam menjalankan tugasnya. “Seperti pencapaian pendapatan sektor retribusi parkir tepi jalan umum belum dapat perhatian Pemko Medan.

Meski sempat protes terhadap pembahasan LPj, Fraksi PAN yang disampaikan, Bahrumsyah, menyetujui LPj pelaksanaan APBD 2018.

“Setelah mempelajari dan melakukan telaah dengan sungguh-sungguh nota jawaban Walikota Medan terhadap LPj APBD 2018, maka aksi PAN menerima dengan catatan LPj tersebut,” ucapnya.

Bahrumsyah juga menyatarakan kekesalannya kepada Pemko Medan karena tidak menyalurkan kartu BPJS dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sebanyak 12 ribu orang, padahal anggaran sebesar Rp20 miliar sudah disahkan melalui Perda Kota Medan di dalam APBD 2018.

“Kartu PBI itu sudah dicetak oleh BPJS Kesehatan tapi telah beberapa bulan kartu ini tidak juga dibagikan kepada masyarakat,” imbuhnya.(R02)

Loading...