DPRD Kritik Paripurna RPJMD 2016-2021 Kota Medan

502

MEDAN|SUMUT24
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2016-2021, dinilai belum menyesuaikan terhadap visi misi kepala daerah terpilih, dalam hal ini Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

“Jika kita bicara secara juridis tidaklah tepat rancangan dijadikan pedoman untuk menyusun RKPD maupun renstra SKPD. Apalagi rancangan RPJMD tersebut belum disesuaikan dengan visi misi kepala daerah terpilih,” kata Anton Panggabean yang menyampaikan pendapat Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan, Selasa (11/10) dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, tentang Ranperda RPJMD Kota Medan.

Anton juga menyinggung, bila melihat kedudukan dan fungsi RPJMD tersebut, sebenarnya pengajuan RPJMD jauh dari terlambat. Karena sebagai pedoman pembuatan RKPD dan renstra SKPD, RPJMD harus sudah terbentuk menjelang pengajuan dan pembahasan R-APBD TA 2016 yang lalu.

“Oleh karena itulah, kami tidak sependapat bila eksekutif menjadikan draft dokumen RPJMD menjadi acuan rencana kerja pembangunan daerah 2016,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Anton juga menekankan bahwa Fraksi Partai Demokrat sangat berharap pada saat penyampaian nota pengantar Wali Kota tanggal 22 Agustus 2016 lalu, semestinya diutarakan secara garis besar hasil evaluasi perjalanan 5 tahun RPJMD yakni dari 2011–2015.

Anton mengatakan hal tersebut penting untuk mengetahui apa saja yang telah dapat dicapai berdasarkan RPJMD tersebut serta tantangannya, seperti upaya mewujudkan akses pendidikan dan kesehatan, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, tata ruang dan lingkungan hidup, lapangan kerja dan kesempatan kerja, menurunnya angka kemiskinan dan upaya meningkatkan penanaman modal dari para investor.

“Sangat kami sayangkan hal tersebut tidak turut disampaikan pada saat pengajuan draf RPJMD. Itulah sebabnya, kamia sangat sependapat bila di RPJMD ini diatur suatu sistem dan pola evaluasi pelaksanaan RPJMD,” katanya.

Sementara itu di satu sisi, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Daniel Pinem, hanya menekankan agar pembangunan kawasan Medan Utara dapat segera direalisasikan.

“Untuk pembangunan kawasan wisata bahari dan wisata alam di daerah Medan Utara dalam hal ini pembangunan water front city dan lainnya hingga pelestarian situs Kota Cina di Kecamatan Medan Marelan agar dapat direalisasikan. Dan dapat menjadi program pihak Pemko Medan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan,” ucapnya.

Tidak hanya itu, sambung Daniel, fraksinya juga meminta agar dilakukan pembangunan infrastruktur jalan umum, jalan lingkar luar, drainase dan infrastruktur lainnya di daerah Medan Utara. “Kita minta segera mungkin direlisasikan,” harapnya.(R02)

Loading...