MEDAN|SUMUT24
Pemerintah diminta untuk segera melakukan audit investigasi terhadap PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut, Leonard Surungan Samosir yang mensinyalir adanya ‘permainan’ terkait pengadaan tender.
“Kita sinyalir ada ‘permainan’ khususnya terkait pengadaan dan tender. Terbukti dihukumnya oleh KPPU belasan kontraktor PLN. Jadi disitu ada kartel-kartel yang selama ini sudah bermain di PLN,” katanya, Rabu (17/2).
Politisi Partai Golkar ini juga mengkritisi ‘janji palsu’ PLN yang menyebutkan tidak ada lagi pemadaman. Menurutnya, setiap tahun BPK mengaudit PLN, tetapi masih ada pejabat PLN masuk penjara.
“Seharusnya kalau pejabat PLN itu bersih semua, maka pelayanan terhadap masyarakat akan bagus. Jadi, kita harapkan pemerintah segera mengaudit investigasi ke PLN pembangkit Wilayah I, II, dan Sumatera Utara dan pusat di Medan,” katanya.
Dirinya menegaskan, Komisi D tidak mau lagi mendengar adanya pejabat PLN yang terkena hukuman.
“Ada apa sebenarnya? Apa penyebabnya? Melalui audit investigasi yang dilakukan termasuk ke seluruh kontraktor PLN, maka akan ketahuan hasilnya. Kalau kita lihat dari informasi yang beredar di media nasional ada belasan kontraktor PLN yang dihukum KPPU,” katanya.
Leonard mengaku, banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan ke PLN saat RDP. Seperti penanganan limbah di pembangkit yang menggunakan batubara.
“Jadi, Komisi D bertekad untuk tetap memantau semua limbah dari industri dan perusahaan negara,” katanya(red)
