Dilema Wilayah Utara Kota Medan

664

Medan, Sumut24.co
Pemerintah Kota Medan sedang mengajukan suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Pansus DPRD Kota Medan telah dibentuk untuk mengkaji usulan tersebut. Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan adalah perubahan ruang terbuka hijau terutama lahan mangrove yang berada di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan dari seribu hektar menjadi hanya sekitar 300 hektar. Suatu kebijakan tentu akan menuai pro dan kontra, namun tidak seluruh masyarakat mengetahui dan dapat mengkaji sisi baik dan buruknya suatu kebijakan jika informasi tersebut tidak tersampaikan secara mudah dan jelas.
Kesenjangan sebagai Masalah
Tipologi Pembangunan Wilayah di Kota Medan secara umum terbagi atas 3 (tiga) wilayah yaitu utara, tengah dan selatan. Wilayah Utara selama ini berfungsi sebagai kegiatan industri manufaktur, kepelabuhanan, militer, dan permukiman padat. Wilayah Selatan dalam 15 tahun terakhir berubah dari daerah konservasi, pertanian dan pemukiman kepadatan rendah menjadi kegiatan pendidikan, perumahan kepadatan sedang dan perdagangan jasa. Perkembangan wilayah selatan dipicu oleh selesainya pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Selatan. Adapun wilayah tengah sebagai pusat kota dengan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa lingkup regional, pemukiman padat dan industri rumah tangga.
Ketimpangan pembangunan paling dirasakan di bagian utara yang tidak begitu pesat dibandingkan dengan bagian selatan. Kondisi ketimpangan yang sangat dirasakan masyarakat adalah dari segi infrastruktur, banyaknya kawasan kumuh, kemiskinan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Perubahan pola ruang juga tidak terlalu pesat walau kepadatan permukimannya sangat tinggi. RTRW Kota Medan dalam Perda No. 13 tahun 2011 dituding kurang berpihak pada pengentasan ketimpangan ini karena lebih menempatkan fungsi konservasi di wilayah Utara sehingga tidak memberi kesempatan tumbuhnya ekonomi. Pemikiran ini wajar, walaupun belum tentu benar karena fungsi konservasi juga dapat memiliki nilai tambah bila dipadukan dengan fungsi budidaya terbatas dan insentif pembangunan yang sistematis.
Misi Ekologis vs Ekonomis
Wilayah utara termasuk pengembangan sektor industri yang mendukung pembangunan Kota Medan. Namun kehadiran industri skala besar di wilayah utara seperti KIB, KIM (Kawasan Industri Medan) dan industri skala besar lain pada kenyataannya tidak berdampak langsung pada peningkatan kondisi sosial ekonomi wilayah utara Kota Medan. Kemiskinan, kekumuhan dan permasalahan sosial kesenjangan belum dapat dipecahkan dengan pengembangan industri yang ada. Untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial ini dibutuhkan pemilihan fungsi budidaya yang mampu memecahkan masalah tersebut, dan seberapa besar fungsi tersebut harus diakomodasi dalam perubahan pola ruang RTRW.
RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031 memberikan perlindungan terhadap fungsi lindung baik mangrove maupun RuangTerbuka Hijau (RTH) lainnya dengan mempertimbangkan kondisi yang ada (eksisting) dan kendala yang akan dan sedang dihadapi seperti banjir rob di bagian utara dan banjir/genangan di pusat kota akibat hujan kiriman dari hulu, hujan setempat atau karena adanya backwater yg terjadi saaat rob berlangsung. Keberpihakan pada prioritas ekologis ini yang ditengarai sebagai penyebab tidak antisipatif dan sinergi dengan tujuan pemerataan pembangunan ke wilayah Utara.
Kedua misi ini bukan untuk dipertentangkan tetapi harus menjadi pertimbangan yang penuh perhitungan secara efektif. Pengembangan budidaya diperlukan untuk menyelesaikan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah utara kota tetapi jangan mengulang dampak budaya dari kehadiran industri besar yang ada di wilayah utara. Pengembangan tersebut harus terukur seberapa besar peralihan fungsi ekologis dapat meningkatkan perekonomian sebesar PDRB yang dibutuhkan selama 10 tahun kedepan. Pengembangan melebihi kebutuhan selama 10 tahun hanya akan menggerus keseimbangan ekologis. Jika guna lahan sudah diubah menjadi fungsi tertinggi maka ia akan sangat sulit dikembalikan atau diturunkan menjadi fungsi yang lebih rendah nilai prduktifitasnya. Lahan RTH yang berubah menjadi industri, akan sangat sulit diubah nantinya menjadi permukiman dan perdagangan. Lahan yang tersisa dari kebutuhan peningkatan ekonomi tersebut harus dipertahankan dahulu untuk RTH, walau bukan sebagai mangrove.
Strategi Pengembangan
Bagaimana tindakan yang harus diterapkan di dalam Revisi RTRW Kota Medan? Isu konservasi lingkungan Kawasan mangrove walau bukan primer/hutan mangrove tetapi fungsi tambak dan mangrove alami harus dipertahankan untuk RTH Publik (karena keterbatasan lahan di Kota Medan), untuk menjaga ekosistem pantai, penahan intrusi air laut akibat pemakaian air bawah tanah dari pusat kota, menjaga land sunsidance untuk jangka panjang, buffer untuk banjir rob, dan sebagai tangkapan bagi air buangan/ hujan dari selatan dan tengah.
Isu Pemerataan Pembangunan diantaranya harus ada pemicu pertumbuhan ekonomi melalui zona budibudaya. Kehadiran reklamasi pantai seperti di Jakarta dan Singapura menumbuhkan ekonomi sangat tinggi di pesisir dan di negara maju intensitas budidaya tinggi tepi pantai tidak menyebabkan banjir dan gangguan lingkungan sehingga harus dikaji teknologi yang dapat mengantisipasi banjir. Pengembangan wilayah utama juga akan mengurangi kemacetan dan beban di pusat kota dan di Selatan.
Adapun kebijakan yang dilakukan dalam menyikapi 2 isu tersebut sama-sama memiliki dampak baik dan buruk akan tetapi dari pilihan tersebut harus dilihat manfaat dalam mengembangkan wilayah utara dari pada efek merugikannya. Namun pilihan tersebut harus berdasarkan dalam kepentingan perkembangan Kota Medan wilayah utara bukan atas dasar subjektifitas ataupun politik semata.
Perubahan menjadi zona budidaya untuk pembangunan wilayah utara dapat dilakukan dengan strategi mengakomodir kepentingan konservasi. Perubahan tersebut harus benar-benar dapat diyakinkan akan mampu mengatasi masalah ekologis terutama banjir dan penyediaan RTH 20 persen di wilayah lain dengan jumlah dengan status lahan yang lebih rendah serta harga lebih murah untuk pembebasan lahan. Strategi antisipasi banjir dapat dilakukan dengan menyediakan polder-polder maupun sumur resapan untuk tangkapan air sebelum sampai ke utara, membangun kanal-kanal sehingga debit air yang bermuara ke Sungai Deli berkurang secara signifikan diantaranya Kanal dari Sei putih, Sei Sikambing, Sei Baderah ke Sei Belawan; dan Kanal sungai sulang saling, sungai deli ke sungai percut untuk dimensi hujan tahunan bukan periode 50 tahunan, dan Normalisasi Sungai Deli dan Sungai Babura serta sungai-sungai lain;
Para pakar di Kota Medan dapat memberikan masukan pada memerintah hasil penelitian nilai tambah tambak mangrove dan kawasan RTH/Lindung untuk masyarakat setempat, pola kompensasi subsidi ekonomi dari kegiatan pusat kota dan selatan kepada masyarakat wilayah utara yang dibebankan dengan fungsi konservasi non budidaya, tingkat intrusi air laut dan Land subsidance yang saat ini belum ada.
Sepanjang hasil penelitian dan pengukuran dampak belum dapat dilakukan secara terukur, maka RTRW Revisi sebaiknya mempertahankan setidaknya 40 persen RTH di kawasan Utara, mengkaji seberapa besar dampak dan kebutuhan buffer untuk antisipasi ROB dan peningkatan tinggi permukaan air laut. RTRW sedapat mungkin tidak menjadikan perubahan pola ruang hijau menjadi industri besar, karena sudah terbukti tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Adapun beberapa pembangunan wilayah utara Kota Medan yang diharapkan mampu menangani ketimpangan sosial dan budaya serta memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mengatasi kendala banjir di utara dan tengah kota yaitu diharapkan sebagai tangkapan banjir rob. Permasalahan konektifitas jaringan jalan yang menghubungkan antar zona budidaya di wilayah utara juga menjadi hal yang sangat penting karena saat ini hanya bertumpu pada akses Jalan Yos Sudarso. Revisi RTRW akan sangat sulit mencapai ideal jika kita seluruh komponen tidak memberikan data dan masukan yang baik.

Benny Iskandar, ST, MT
Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Loading...