Bupati Tapsel Kecolongan,Rekanan Tidak Patuhi K3

0
134

Tapsel, Sumut24.co
Pelaksanaan kegiatan pembangunan telah dimulai,terlihat dari beberapa daftar Sirup Lpse sebagai lembaga penseleksi rekanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) sebagian telah menerima atau menandatangani kontrak kesepakatan oleh dinas terkait. Sabtu (4/6/22).

Dari pantauan awak media saat memantau salah satu kegiatan yang telah menerima kontrak dari dinas terkait dimana terlihat di plank proyek tertulis dengan jelas DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dengan Nama kegiatan PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan terpampang juga mulai nya kontrak tanggal 15 maret 2022 yang berarti sudah berjalan sampai hari ini 81 tanggal 4/6/22

Masih terlihat di plank proyek adanya Sumber Dana yang tertulis APBD Tahun Anggaran yang kurang jelas, terlihat adanya penimpaan angka di ujung antara 2 atau 1 (maksudnya tahun 2021 atau 2022),

Dari plank proyek juga terlihat anggaran nya lumayan fantastis dimana dengan angka Rp 8.245.215.004.10 dan nomor kontrak 640/239/SPP/PPK CK/APBD/PUPR/2022 juga masa pelaksanaan selama 290 hari kerja yang mana selaku pelaksana penerima kontrak atas nama perusahaan PT KARYA MITRA INSANI MANDIRI.

Dari amatan awak media setelah melihat isi dari plank proyek kegiatan, awak media sempat memantau aktivitas pekerja pembangunan, dan terlihat ada pengawas yang mengawasi para pekerja, tetapi sangat disayangkan para pengawas tersebut menghindar saat awak media mendekati mereka, tidak sampai disitu, awak media juga mendapat kan para pekerja tidak memakai Safety Health atau bisa di bilang K3 yang mana K3 merupakan syarat mutlak untuk para pekerja kontruksi yaitu Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3).

K3 merupakan syarat mutlak yang harus dijalankan oleh para rekanan pemerintah yang telah lolos seleksi dan menerima kontrak, akan tetapi malah sebaliknya, pihak rekanan mengabaikan hal itu,padahal dasar hukum jelas ada yang mengatur,

Dasar hukum yang mengatur mengenai K3

1.Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2.Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

3.Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pihak Dinas PU tapsel pun lalai dalam pengawasan,awak media juga sudah konfirmasi lewat HP/WA kepada kadis PU/Plt Kadis PU Tapsel Chairul Rizal, akan tetapi tidak dapat dikonfirmasi,ada apa?

Tak sampai disitu, awak media mencoba konfirmasi hal ini dengan Bupati Tapsel Dolly Putra Pasaribu, akan tetapi sama, belum ada tanggapan, hanya saja pesan WA sudah dibaca Bupati Tapsel, dan mudah-mudahan segera di tegor Opd yang bersangkutan Dinas PU agar pembangunan gedung kantor Dinas Sosial tidak ada terkendala terutama terkait pekerja, jangan sampai dirugikan apalagi menjadi korban kecelakaan di saat pekerjaan dan hasil pekerjaan bangunan sesuai dengan yang diharapkan.zal