Bank Indonesia Tawarkan  QRIS, BI-FAST dan SNAP Sebagai Ekosistem Pembayaaran Digital

Sonora I Sumut24.CO
Dalam seminar “Synergy for Inclusive and Sustainable Economic Growth” yang merupakan rangkaian FEKDI hari ketiga sebagai side event rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali (13/7/2022).

Dalam kesempatan ini, mengemuka diskusi yang membahas akselerasi inovasi digital melalui integrasi pembayaran yang menghadirkan perwakilan asosiasi dan para pelaku ekonomi digital, antara lain Ketua Komite Open Banking, Timothy Utama, Ketua Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (PERBINA), Batara Sianturi, CEO Dana, Vincent Iswara, dan Co Founder Tokopedia, Leontinus Alpha.

Selain itu dibahas pula inisiatif pembayaran digital yang mendukung ekonomi berkelanjutan, yang menghadirkan, Kepala Sistem Pembayaran Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Dina Artarini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Handayani, Wakil Ketua KADIN Bidang Pengembangan Keuangan Digital, Budi Gandasoebrata, Perwakilan Financial Institutions Group Asia, Miguel Angel Soriano, dan Perwakilan dari ISEI, Hendri Saparini.

Kedua sesi dimoderatori oleh Kania Sutisnawinata dan Deddy Corbuzier.

Presidensi G20 merupakan momentum untuk pulih bersama yang upayanya perlu disokong oleh tulang punggung perekonomian, yaitu sistem pembayaran.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman menegaskaan,  meski pandemi telah menghadirkan momentum untuk mengadopsi dan mempercepat digitalisasi dan memanfaatkannya dalam transaksi dan aktivitas ekonomi kita.

Namun, ada tiga inisiatif pembayaran digital BI bersama industri nasional sebagai tindak lanjut BSPI 2025 antara lain QRIS, BI-FAST dan SNAP telah menjadi langkah penting bagi perluasan akses pembayaran untuk seluruh masyarakat.

Kedepannya,  ujar Aida S. Budiman, Bank Indonesia menghadirkan tiga komitmen untuk mengakselerasi ekonomi digital dan ekosistem keuangan terintegrasi.

Pertama, reformasi regulasi untuk mempercepat konsolidasi atas industri pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif.

Kedua, mengembangkan infrastruktur pembayaran yang sarat akan interopabilitas, interkoneksi, dan intergrasi. Ketiga, mengembangkan praktik pasar yang aman, efisien, dan seimbang.

Sementara itu, Deputi Gubernur Aida menekankan dua hal pokok mengenai digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, digitalisasi telah memungkinkan kita untuk memiliki kegiatan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Manfaatnya bersifat luas bagi semua orang, bagi masyarakat umum dan mampu mengurangi ketimpangan.

Kedua, sinergi dan kolaborasi antara otoritas dan industri menjadi kunci dalam memetik manfaat dari ekosistem ekonomi dan keuangan digital,”tutupnya. (red-1)