Bangunan Tower Tak Berizin, Ini kata Kasatpol PP Padang sidempuan

P. Sidempuan,Sumut24.co
Mencuatnya ke Publik beberapa hari ini terkait bangunan Tower berdiri tanpa izin di Padang Sidempuan sempat menarik perhatian Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Zulkfli Lubis.

Seperti diberitakan sebelumnya keresahan itu datang dari warga setempat (Lingkungan III dan IV) Kelurahan Ujung Padang Kecamatan P.Sidempuan Selatan Kota P.Sidempuan.

Dimana, keberatan warga ini tertuang pada surat tertanggal 19 April 2022 yang ditujukan kepada Wali Kota P.Sidempuan Irsan Efendi Nasution.

Dalam isi surat tertulis “Kami atas nama warga Lingkungan I & IV. Kelurahan Ujung Padang, P.Sidimpuan Selatan Kota P.Sidempuan mengajukan keberatan atas pembangunan Tower Telepon Seluler yang terletak di Lingkungan IV tepatnya pada lantai 3 bangunan Ruko Indomaret Jalan Kenanga.

Namun Kasatpol PP Zulkifli Lubis menerangkan bahwa hingga hari ini, Senin (16/5/22) pihaknya belum ada menerima surat keberatan warga ataupun tembusan terkait keberadaan tower yang dianggap meresahkan masyarakat.

Ia menegaskan bilamana ada laporan yang sampai kepadanya baik melalui Pimpinan, Dinas OPD terkait maupun dari warga sendiri, Satpol PP akan meninjau kebenarannya bila perlu diambil tindakan tegas.

“Hingga hari ini kita belum ada menerima laporan keberatan terkait keberadaan tower yang dibangun di atas ruko Indomaret di Jalan Kenanga. Bila mana ada laporannya saya akan perintahkan anggota untuk meninjau kebenarannya dan bila perlu kita akan tindak tegas dan tidak ada pandang bulu,” ucap Kasatpol PP kepada awak media ini.

Dirinya menepis jika ada tudingan yang menyebut Satpol PP tutup mata akan tetapi pihaknya baru bisa bertugas jika ada surat keberatan ataupun laporan permintaan dari instansi maupun OPD terkait.

Terpisah, sebelumnya Wakil Ketua DPRD P.Sidempuan Erwin Nasution yang juga Ketua Partai Amanat Nasional Kota Padang Sidempuan menegaskan bahwa Tower yang tak ada izin itu sudah menyalahi.

“Soal Tower tak ada izin itu sudah menyalahi tentu bila ada masalah perizinan ada tahapan yg di langkahi bisa saja izin itu ditinjau kembali, mari kita lihat dan pelajari biar bisa kita bersikap tentu DPRD siap dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.

Sedangkan bangunan Tower Telekomunikasi diatas ruko swalayan Indomaret diketahui tidak memiliki izin terungkap dari keterangan Kabid Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota P.Sidempuan, Andre Saat dikonfirmasi wartawan baru-baru ini.

Informasi yang dirangkum awak media mengenai pengaturan pembangunan menara telekomunikasi terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (Permenkominfo02/2008).

Selain itu juga diatur dalam peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Peraturan Bersama Menteri).

Menurut Pasal 1 angka 3 Permenkominfo 02/2008, menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan menara bersama menurut Pasal 1 angka 4 Permenkominfo 02/2008 adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.

Pengaturan khusus mengenai syarat pembangunan menara terdapat dalam Pasal 2 s.d Pasal 7 Permenkominfo 02/2008 sebagaimana yang kami sarikan sebagai berikut:

1. Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang

2. Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:

a. Penyelenggara telekomunikasi
b. Penyedia menara dan/atau
c. Kontraktor Menara.

3. Pembangunan tersebut harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Menara menurut Pasal 1 angka 10 Permenkominfo 02/2008 adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

4. Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama
b. ketinggian menara
c. struktur menara
d. rangka struktur menara
e. pondasi menara dan
f. kekuatan angin

Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Sarana pendukung harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

a. pentanahan (grounding)
b. penangkal petir
c. catu daya
d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light)
e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking)

Identitas hukum terhadap Menara antara lain:
1. Nama pemilik menara
2. Lokasi menara
3. Tinggi menara
4. Tahun pembuatan/pemasangan menara
5. Kontraktor menara
6. Beban maksimum menara

Apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 Permenkominfo 02/2008, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undang.zal