Arif Tampubolon Ajak Masyarakat Asahan Turut Andil Awasi dana Desa

186

MEDAN I SUMUT24.co
Calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat, nomor 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Asahan, Batubara dan Tanjungbalai untuk turut andil dalam mengawasi penggunaan dana desa. 

Hal ini karena banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kondisi jalan desa yang kurang baik diterimanya saat sosialisasi.

“Keluhan yang sama selalu saya dapat dari warga yang saya jumpai di daerah pemilihan (dapil) Sumut 5. Mungkin dapil-dapil lainnya juga demikian. Artinya ada yang tidak beres penggunaan dana desa ini. Makanya kita ajak masyarakat untuk peduli mengawasinya,” ujar Arief Tampubolon dalam keterangan persnya, Selasa 5 Februari 2019. 

Kepada masyarakat, Arief menyarankan agar masyarakat desa memahami juknis dan juklat penggunaan dana desa, sehingga tidak tertinggal menikmati dana desa yang setiap tahun diterima sebesar Rp 1 miliar.

“Dalam juknis dan juklat dana desa sudah jelas, peran serta masyarakat sangat diutamakan. Kepala dan perangkat desa wajib melibatkan masyarakat. Bentuk kelompok-kelompok pelaksana kegiatan. Jangan masyarakat diabaikan, jangan kepala dan perangkat desa yang mengerjakan proyek dana desa, itu tidak benar,” ucap Arief.

Arief menyayangkan adanya isu korupsi dana desa yang berkembang di tengah masyarakat. 

“Mereka sudah apatis dana desa dikorupsi secara masif dan terstruktur. Isu itu sudah tidak rahasia lagi di masyarakat. Informasi itu selalu saya terima dari masyarakat desa yang saya jumpai,” terangnya. 

Seperti Kabupaten Batubara, Arief mengtakan bahwa tahun 2018 seluruh kepala desa diperiksa di Polres Batubara. Namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya diketahui publik.(W03)

“Tahun 2018 saya mengetahui ada informasi seluruh kepala desa di Kabupaten Batubara diperiksa polisi, tapi sampai saat ini tidak ada perkembangan hasil pemeriksaannya. Maka itu saya minta masyarakat peduli dengan dana desa,” serunya. 

Kedepanya Arief berharap agar para kepala dan perangkat desa melibatkan masyarakat dalam penggunaan dana desa. “Jangan sampai masyarakat ikut berdosa karena ada isu dana desa dikorupsi,” tandasnya. (W03)

Loading...