ANKM-I Kabupaten Batubara Gelar Diskusi, Ini Kata Ketua umum DPP ANKM-I, Rahman Ghafiqi

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua umum DPP ANKM-I, Rahman Ghafiqi, Sekretaris MH, . Adam Malik, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Armansyah SH MH serta pengurus ANKM-I Kabupaten Batubara./ist

Batubara| Sumut24.co
Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia (ANKM-I) Kabupaten Batubara menggelar diskusi dan temu ramah di Cafe Dumin Kecamatan Tanjungtiram Kabupaten Batubara, Jumat (15/7).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua umum DPP ANKM-I, Rahman Ghafiqi, Sekretaris MH, . Adam Malik, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Armansyah SH MH serta pengurus ANKM-I Kabupaten Batubara.

Ketua Umum Rahman Ghafiqi, SH dalam sambutannya mengucapkan terimah kasih atas semangat para kawan-kawan dalam membahas tentang aturan dan kesejahteraan nelayan.

“Diskusi ini sangat baik, disini ANKM-I dan LBH Mutiara Keadilan Kota Medan membahas soal aturan-aturan yang bersangkutan dengan nelayan baik itu hak, tanggung jawab,soal alat tangkap, dan kesejahteraan nelayan serta pandangan hukum untuk nelayan,” kata Rahman yang juga berprofesi sebagai pengacara itu.

Rahman yang dididampingi ketua LBH Mutiara Keadilan Armansyah, SH, MH menjelaskan, sebagai perkumpulan nelayan yang rata-rata diinisiasi oleh para nelayan pukat teri, sampai saat ini dianggap sebagai nelayan yang alat tangkapnya tidak ramah lingkungan.

“Problem alat tangkap yang tidak ramah lingkungan selalu menjadi ketakuan hal melakukan penangkapan di laut, tetapi dari hasil diskusi ini kita akan lakukan kajian-kajian akedimisi untuk menetukan apakah ini berdampak pada ekosistem biota laut,” terangnya.

Dirinya juga menganggap pelarangan alat tangkap bertolak belakang dengan perekonomi nelayan dan ciri khas kota medan yaitu Teri Medan.

“Teruntuk Batubara, nelayan disini kebanyakan pukat teri. Kalau ini dilarang pasti berdampak dengan ekonomi masyarakat serta ikon Teri Medan bakal hilang,” tuturnya.

Selain itu, ujarnya, ANKM-I juga akan menyampaikan aspiriasi dan keluhan para nelayan kepada pihak Pemerintahan dan DPR.

“Kita berharap agar pemerintah benar-benar fokus dalam melakukan tindakan pasti terhadap penyelesaian konflik antara nelayan-nelayan kecil dengan para nelayan tradisional karen mereka harus dibina dan disejahterahkan oleh Negara bukan disingkirkan, tegas Rahman. rel