Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Gerindra Sosialisasikan Undang–undang

TEBINGTINGGI | SUMUT24
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra,Romo H Raden Muhammad Syafii SH MHum mengatakan, ada tiga tugas dan fungsi DPR sesuai dengan UU No.17 Tahun 2014 dan kemudian diubah dengan UU No.42 Tahun 2014 tentang MD3.

Ketiga fungsi tugas itu, pertama fungsi legeslasi membentuk Undang – Undang, kedua fungsi keuangan dan menyusun serta menetapkan anggaran (Budgeting) APBN bersama – sama dengan Pemerintah, dan ketiga fungsi pengawasan.

Hal itu disampaikannya pada acara sosialisasi Undang – Undang dan dirangkai reses anggota DPRD Kota Tebingtinggi dari Fraksi Partai Gerindra Dapil 3 Kec.Bajenis dan Kec.Rambutan,Muhammad Hazly Azhari Hasibuan ST MSc yang juga selaku Pimpinan DPRD kota setempat, Sabtu (26/3) di Gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Tebingtinggi.

Tampak hadir Kapolresta Tebingtinggi AKBP Slamet Loesiono SIK,Danramil 13 Kapten Inf Salehan,Sekwan Drs H Mokhtar Harahap,Ketua MUI Drs H Ahmad Dalil Harahap, Pemuka Agama,Camat dan Lurah serta Pengurus dan Kader Partai Gerindra Tebingtinggi.

Ironisnya, acara sosoilasasi dan reses itu tidak dihadari Ketua DPC dan Sekretaris Partai Gerindra Kota Tebingtinggi.Menurut salah pengurus bahwa acara sosiaisasi Undang–Undang dengan pembicara anggota DPR-RI dari Partai Gerindra sudah diketahui ketua DPC Partai Gerindra Tebingtinggi.

” Jauh hari sebelumnya sudah kita kabari tentang adanya acara sosialisasi ini kepada ketua dan sekretaris,tapi pada saat acara digelar hingga selesai tidak juga hadir,” kata salah seorang pengurus Partai Gerindra di lokasi acara tersebut.

Di acara sosialiasi itu, anggota Komisi III DPR – RI menyampaikan bahwa sebelumnya telah berbincang dengan anggota pimpinan DPRD Tebingtinggi,M Hazly Azhari Hasibuan menyarankan agar Kota Tebingtinggi dapat memperluas wilayah administratif yang ada di wilayah Kab. Sergai yakni Kec.Tebingtinggi,Kec.Tebing Syahbandar dan Kec.Dolok Merawan. Di mana ketika kecamatan itu dekat dengan wilayah Kota Tebingtinggi.

” Saya siap untuk memback up DPRD dan Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk memperluas wilayah administratifnya,” ucap Romo Syafii.

Dikatakannya, di negeri Republik Indonesia ini yang tertinggi adalah Undang Undang Dasar yang disebut dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan namanya adalah UUD 1945. ” Tidak boleh ada Undang Undang dari sebuah Peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan UUD 1945,” papar Syafii.

Jika ada masyarakat merasa menemukan ada Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan UUD 1945 bisa diajukan perubahannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan ke Menteri Dalam Negeri.

“Sudah banyak Undang Undang di negeri in disahkan tapi kemudian dibatalkan oleh MK.Di mana tugas MK itu adalah mengevaluasi semua produk produk UU ditemukan ada pasal-pasalnya bertentangan dengan UU itu sendiri,”terangnya.

Sedangkan di bawah UUD 1945, kata Romo Syafii,itu namanya Undang–Undang (UU) dan banyak sekali UU di negeri Republik Indonesia di antaranya UU Kepolisian,UU Kejaksaan,UU Kehakiman,UU Pertanahan,UU Perburuhan,UU Perkebunan dan UU lainnya.

Dijelaskan,yang sederajat dengan Undang–Undang (UU) adalah PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ). Di bawah Perppu ada Peraturan Pemerintah (PP),di mana PP ini pada dasarnya adalah Peraturan Pelaksana dari sebuah Undang– Undang

Di bawah Peraturan Pemerintah (PP),kata Romo Syafii, masih ada Keputusan Presiden (Keppres), misalnya pengangkatan anggota DPR. “Tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tapi juga sebagai kepala Negera itulah presidensial karena miliki dua fungsi. Berbeda dengan sistem parlementer itu ada Presiden dan Perdana Menteri (PM), di mana Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menterinya sebagai kepala pemerintahaan. Jadi tidak usah heran suatu negara itu ada Presiden dan Perdana Menteri (PM) nya seperti Malaysia, Inggris dan lainnya,” kata Romo Syafii.

Sedangkan di bawah Keppres ada lagi Instruksi Presiden (Inpres). Selain Inpres ada lagi Keputusan Menteri (Kepmen) yang berfungsi untuk pengangkatan pejabat eselon, dan ada lagi Peraturan Menteri di antaranya Peraturan Menteri Keuangan,Kesehatan,Pendidikan dan lain sebagainya.Baru di bawahnya lagi Peraturan Daerah (Perda) baik itu Propinsi dan Kabupaten/Kota. ”Ini adalah bagian dari urutan –urutan perundangan – undangan di negeri ini. Jadi DPR banyak produknya tapi tidak jalan karena pemerintah belum mengeluarkan Peratutan Pemerinmtah (PP- nya,” papar anggota Komisi III DPR–RI saat mensosialisaikan Undang–Undang di Kota Tebingtinggi.

Sebelumnya,pimpinan DPRD Tebingtinggi Muhammad Hazly Azhari Hasibuan mengucapkan terima kasih atas kehadiran masyarakat khsusunya warga Kecamatan Bajenis dan Rambutan untuk mengikuti acara resesnya dan nantinya mengikuti sosialisasi Undang –Undang disampaikan oleh anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra, Romo H Raden Muhammad Syafii SH MHum.

Dikatakan Hazly,reses 2016 yang digelar pertama ini bertujuan untuk menampung masukan .pendapat dan tanggapan terkait persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat baik itu masalah ekonomi,infrastruktur dan lainnya.

Diakuinya,selama tahun 2015 dalam reses dengan warga sangat banyak keluhan–keluhan soal pembangunan yang belum dirasakan warga terutama terhadap pembangunan instrukturnya. Untuk menyahuti keluhan warga itu, pemerintah kota pada ahun 2016 telah mengganggarkan dana sebesar Rp 3,5 milyar untuk pembangunan infrastruktur di 35 kelurahan yang ada di kota Tebingtinggi.Di mana anggaran untuk pembangunan infrastruktur dimasing-masing kelurahan sebesar Rp 100 juta.

“Saya minta kepada seluruh kepala kelurahan di Kota Tebingtinggi sudah dapat berkoordinasi dengan warganya untuk bermusyawarah dengan anggaran Rp 100 juta yang akan dibangun dan diperbaiki tentang infrastruktur di kelurahanya masing-masing,” pinta Hazly yang akrab disapa bung Ari .(tav)