Aktivis Kota Demo Tolak Kenaikan BBM di Medan, Minta Copot GM Pertamina MOR 1 Medan

222

MEDAN I Sumut24.co
Sejumlah aktivis kota  yang tergabung dalam aliansi aktivis kota (AKTA), Mahasiswa Kota Medan Bersatu (Makobar) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Sumatera Utara (Bemnus Sumut) Demo didepan kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Kamis (8/4).

Aliansi Aktivis Kota Harry dalam orasinya mengatakan, Kenaikan BBM sangat menyayat hati masyarakat Sumut, apalagi saat ini masih pandemi covid 19. untuk itu kita mendesak Gubernur Sumit untuk menurunkan tarif BBM non subsidi di wilayah Sumatera Utara, ucapnya. kemudian mahasiswa memintan Gubsu untuk bertanggungjawab dalam persoalan tarif BBM non subsidi di wilayah sumatera utara. meminta Gubsu untuk mencabut Pergub No 1 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor dan pajak rokok dan meminta Gubsu agar mengeluarkan rekomendasi untuk mencopot GM Pertamina MOR 1 Sumbagut.

Dalam demo tolak BBM itu aliansi aktifis Medan sempat membentangkan spanduk setengah badan Jalan Diponegoro Medan sehingga sempat memacetkan arus lalu lintas.

Akibat aksi yang sempat membuat jalanan macet  di depan Kantor Gubsu itu, Dengan sigap Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar mendatangi pendemo untuk mengajak berdialog pendemo kepinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan.

Aksi yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informasi  Provinsi Sumatera Utara (Kadis Kominfo Sumut) Irman Oemar.”Saya merasa perlu menerima aksi mahasiswa ini, agar persoalan yang dikeluhkan, mereka segera dipahami,” ujar Irman.
Saat diterima Irman, Zulkifli mewakili para aksi ‘kena todong’ diminta para pendemo agar Kadis Kominfo Sumut mewakili Gubernur Sumut agar menandatangani rekomendasi mereka.
Namun, hal tersebut tidak serta merta direspon Kadis Kominfo Sumut tersebut, dikarenakan menurutnya ada ketidak  tepatan kalimat yang tersusun di rekomendasi itu, meminta Gubernur Sumut agar mengeluarkan rekomendasi untuk mencopot GM Pertamina Sumbagut.

“Kalau kalimat ini saya nggak mau neken, karena tak tepat lah gubernur sampai rekomendasi untuk mencopot GM Pertamina,” sebutnya.
Dipaparkan Irman, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berharap kebijakan Pertamina untuk membantu Sumut dalam upaya memenuhi target pendapatan untuk biaya pembangunan daerah. “Tujuan kita menaikkan pajak PBBKB ini adalah untuk menyejahterakan rakyat, dengan PAD kita yang meningkat, untuk itu kami mengusulkan kepada Pertamina, agar Pergub tersebut tetap berjalan namun tidak menaikan harga BBM Non Subsidi,” ujarnya.
Irman menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, di suasana Covid-19 ini, tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan untuk belanja pembangunan berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, tentunya melalui optimalisasi PAD.

“Hal tersebut dapat diwujudkan. Kita melihat ada peluang di sini (PBBKB), oleh karenanya kita melakukan penyesuaian tarif PBBKB,” jelasnya.

 

Namun dalam kebijakan menaikkan PBBKB tersebut, Pemprovsu tidak bermaksud menambah beban masyarakat.  “Pemprov sudah mempertimbangkan berbagai aspek, namun kenaikan harga BBM yang terjadi di luar skenario yang diperkirakan,” ujarnya.

Irman juga menambahkan, bahwa penyesuaian PBBKB sudah dilakukan provinsi lain di Pulau Sumatera beberapa tahun yang lalu, kecuali Sumut dan Aceh. Terkait stok BBM bersubsidi, Irman juga minta agar tidak dikurangi, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

 

 

Irman menjelaskan bahwa harga BBM di Sumatera lebih beragam dibandingkan di Jawa. Misalnya, harga Pertalite di Kepulauan Riau dan Batam dipatok Rp8.000/liter. Perbedaan harga juga terjadi pada jenis BBM lainnya seperti Pertamax, Dexlite, dan sebagainya.

 

“Harga BBM di Sumatera Utara bukanlah yang termahal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Sumatera dan Jawa. Hanya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masih dipatok seharga Rp7.650, sedangkan harga Pertalite di Sumatera Utara dan beberapa daerah lain dibanderol Rp 7.850 atau terdapat selisih Rp 200,” terangnya.(w03)