Ratusan Kandang Peternak Ayam Di Duga Belum Memiliki NKV

250

 

Deli Serdang l Sumut24.co

Ratusan kandang ayam di dua Kecamatan Beringin dan Pantai Labu kabupaten Deliserdang patut diduga belum memiliki izin yang disetujui dengan” nomor kontrol veteriner (NKV) ” NKV adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar Jaminan keamanan produk hewan. Ujar Hasan Basri Siregar wakil ketua Tabagsel kecamatan beringin kepada Sumut 24 Sabtu (4/7).

Hal itu dikatakannya ketika menanggapi puluhan warga desa Sidodadi serbu kantor Camat Beringin, Deli Serdang, Jumat (03/07/2020) siang. Warga mendesak agar pengusaha ternak ayam petelur Galaxi Farm segera tutup. Naryo mewakili warganya mengaku tak tahan akibat bau kotoran ayam menyebar kepemukiman warga Sidodadi.

Sambung Basri lagi, tidak menutup kemungkinan warga di dua Kecamatan tersebut akan melakukan hal yang sama, karena menurutnya masih banyak bangunan besar peternak ayam yang berdiri berdekatan dengan pemukiman masyarakat terutamadi kecamatan pantai labu.

Tepisah, H.Slamet SH.MH pengacara senior asal medan tekait peternak ayam kepada Sumut 24 lebih luas lagi mengatakan Sabtu (4/7).Menurut Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Izin Gangguan mengatur di dalam Peraturan Daerah, memungkinkan izin mengatur peraturan Izin Gangguan di masing-masing daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deliserdang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Izin Usaha Peternakan, Pasal 129, jelas diatur bahwa, setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha apabila :(1)Tidak memiliki Izin Usaha Peternakan;(2)Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Usaha Peternakan;(3) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam uraian H.Slamet.SH.MH mengungkapkan, Jika pelanggaran usaha telah dimulai, gangguan tersebut berlaku selama usaha masih dilakukan dan setiap 3 tahun sekali dilakukan daftar ulang ( Pasal 4 ayat [ 1 ] Perda 4/2006 ). Bagi SETIAP Pemegang Izin ber Kewajiban ANTARA Lain ( Pasal 5 ayat [ 1 ] Perda 4/2006 ) :

b.          memasang papan nama tempat usaha;

c.          menyediakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (PPPK);

d.         Menghindari Kerusakan dan / atau Pencemaran Lingkungan;

e.      keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan dalam lingkungan tempat usaha; dan

f.          persetujuan peraturan-undangan yang berlaku.

b.     Pasal 4;

c.     melakukan pencemaran yang dilakukan Kerusakan Lingkungan.

Sesuai Pasal 63 ayat (1) Dan (2)  UU No. 18 Tahun 2009 TENTANG Peternakan dan Kesehatan Hewan , ( “UU Peternakan”) untuk review Menjaga kesehatan Lingkungan DENGAN menjamin higiene sanitasi Dan also merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan. Jelasnya

Selain KETENTUAN soal Izin Gangguan, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Peternakan , SETIAP orang Yang Unit mempunyai usaha Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk review memperoleh Nomor Kontrol Veteriner ( NKV) ditunjukan kepada Pemerintah Daerah provinsi. Diuraikan dalam penjelasan pasal tersebut:

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan / atau melepaskan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV. ”

Jadi, selain harus memiliki izin, pemilik peternakan juga harus memiliki NKV sesuai dengan ketentuan di atas.

2.     Jika usaha peternakan ini memiliki HO, masyarakat dapat meminta komplain kepada tamu yang menerbitkan HO-nya (dalam hal ini adalah Bupati Deli Serdang) karena sangat diperlukan serta dilindungi kesehatan masyarakat.

Kemudian apabila Belum memiliki HO, Penduduk DAPAT melakukan Pengaduan ditunjukan kepada parties Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berlangganan pelanggaran Izin Gangguan ( Pasal 9 Perda 4/2006 ). warga dapat pula mengadukan ke Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang karena dinas ini bertanggung jawab terhadap pembinaan umum, serta menyediakan izin dan pembinaan teknis peternakan ( Pasal 3 Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2008 tentang Informasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang ).

 

Selain ITU, Upaya hukum Lain Yang DAPAT dilakukan apabila Timbul masalah kesehatan DENGAN adanya peternakan tersebut Adalah through Gugatan perdata Ke Pengadilan Negeri Sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Pelaku usaha peternakan tersebut :

“Tanggung jawab yang menentang hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menanggung kerugian itu karena kesalahannya untuk melepaskan kerugian tersebut.”

Jadi, setiap usaha harus memiliki Izin gangguan (HO) dan NKV khusus untuk usaha peternakan . Usaha yang tidak memiliki HO tidak perlu dan juga memiliki HO yang kompilasi menimbulkan kerugian dapat digugat oleh perdata. Tutupnya. (Hari’S).

Loading...