Implementasi JKN-BPJS Kesehatan Banyak Kecurangan , Sahdar: Sistem Pencegahan BPJS Kesehatan Belum Efektif

80

SUMUT24 | Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (Sahdar) sejak Maret hingga Agustus 2017, masih banyak ditemukan berbagai jenis kecurangan (fraud) dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Padahal pencegahan fraud dalam implementasi JKN ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan berbagai regulasi, diantaranya Permenkes Rl No 36 tahun 2015 tentang pencegahan fraud.

“Artinya, pencegahan yang selama ini diupayakan pemerintah, BPJS Kesehatan, penegak hukum, maupun penyedia fasilitas layanan kesehatan (faskes) hingga saat terbukti belum optimal,” ujar Koordinator Divisi Pelayanan Publik Sahdar, Masri Ahmad Harahap dalam media briefing memetakan potensial fraud dalam implementasi program JKN-BPJS Kesehatan di Kota Medan, Selasa (5/9).

Masri menjelaskan, beberapa potensi fraud yang ditemukan Sahdar dalam penelitian itu, seperti di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), diantaranya ialah pengelolaan yang tidak transparan, pemalsuan dokumen tanda terima jasa pelayanan (jaspel) tenaga medis, membayar jaspel kepada pegawai yang tidak aktif, manipulasi laporan belanja obat, hingga pengurangan dosis obat oleh apoteker dari resep yang diberikan dokter.

Sedangkan untuk di rumah sakit, potensi fraud yang ada berupa penolakan pasien, membuat klaim palsu, memperlama masa perawatan, tindakan medis yang tidak perlu dilakukan, menggelembungkan penggunaan obat atau infus dan pemalsuan tandatangan pasien/keluarga untuk menyetujui beberapa tindakan medis.

“Munculnya fraud ini disebabkan sistem kerja tim verifikator BPJS Kesehatan tidak menyasar pada akar masalah,” tuturnya.

Padahal. lanjut Masri ,BPJS Kesehatan seharusnya memahami bahwa pasien umumnya tidak mengerti tentang sistem layanan kesehatan dan tidak terlalu perduli dengan modus fraud yang dilakukan oleh faskes. Bagi pasien, yang penting dapat dilayani dengan baik, tidak membayar mahal dan sembuh, hal itu bagi pasien dinilai sudah cukup.

“Pada prinsipnya Tim Verifikator BPJS Kesehatan hanya memeriksa dokumen klaim yang sudah di fraud, dan tidak bertanya (verifikasi) langsung kepada pasien apakah layanan atau fasilitas yang diklaim itu benar-benar digunakan pasien atau tidak,” ujar Masri. Selanjutnya klaim itu akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Sehingga, potensi fraud jelas membuat klaim tagihan BPJS Kesehatan semakin membengkak dan menyebabkan defisit terjadinya keuangan BPJS Kesehatan.

“Celakanya BPJS Kesehatan hanya menjustifikasi penyebab defisit karena tunggakan pasien. Dengan adanya temuan potensi fraud , jelas sistem pencegahan yang selama ini dilakukan oleh BPJS Kesehatan, misalnya survey layanan dengan metode sampling dan sistem penanganan keluhan dengan metode “jemput bola” atau menunggu laporan terbukti tidak efektif atau hanya administratif saja,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Masri, masalah lainnya adalah lemahnya sistem pengawasan dari Pemerintah Kota Medan, bahwa upaya pencegahan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan terbukti belum efektif. Terutama amanat Permenkes No. 36 Tahun 2015 yang mengamanatkan agar Dinas Kesehatan membentuk Tim Pencegahan Fraud juga baru dibentuk pada pertengahan bulan April 2017.

“Demikian pula dengan sistem laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kapitasi, tanyata yang diperiksa hanyalah dokumen laporan LPJ, namun tidak melakukan verifikasi faktual apakah penggunaan dana kapitasi tersebut sudah benar atau tidak. Sehingga kondisi ini jelas berpotensi memberi peluang bagi kepala puskesmas untuk melakukan fraud,” jelasnya.

Senada dengan itu , peneliti Indonesia Busenisses Links (IBL) Najmu Laila menyebutkan, sektor kesehatan memang merupakan sektor yang eksklusif. Disini dokter atau faskes memiliki kewenangan otonom, sehingga potensial untuk melakukan kecurangan.

“Salah satunya adalah dalam hal pengadaan obat maupun alat kesehatan (alkes). Meskipun sejak 2014 pengadaannya sudah mengacu kepada ekatalog, tetapi kecurangan-kecurangan, tetap saja masih terjadi kendati telah berkurang,” ungkapnya.

Lebih jauh dirinya mengatakan Perencanaan ekatalog masih tidak sesuai. Sebab, masih ada sejumlah faskes yang tidak mengajukan kebutuhannya, tapi tetap bisa melalukan pembelian.

“Alhasil, seperti jumlah obat yang tersedia melalui ekatalog menjadi berkurang, sehingga pengadaan obat harus dilakukan secara manual (offline). Disinilah potensi kecurangan itu bisa berlangsung,” terangnya.

Sementara itu, Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menambahkan, hal yang paling krusial dari JKN ini adalah dalam hal pengelolaan klaim BPJS Kesehatan. Sebab, klaim yang dilakukan khususnya oleh rumah sakit tidak transparan, sehingga potensi untuk dilakukan manipulasi.

“Misalnya pasien tidak diberi obat dan pelayanan atau pasien tidak ada karena sudah dipulangkan, namun klaimnya justru tetap ditagih ke BPJS,” ucapnya.

Karenanya menurut Febri, praktek-praktek inilah yang harusnya bisa dibuka kepada publik (bukan rekam medik). Sehingga, tidak menyalahkan penunggakan peserta sebagai satu-satunya penyebab dari defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

“Justru kita khwatir defisit yang dialami BPJS Kesehatan malah berasal dari masalah klaim. Untuk itu, kami berharap tingkat klaim itu bisa dilakukan dengan cermat, bukan lagi verivikasi hanya dilakukan dengan sampling maupun menerima laporan klaim dari rumah sakit saja,” ujarnya.(C02)
================
Tesk Foto : Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (Sahdar) didampingi peneliti Indonesia Busenisses Links (IBL) dan Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) saat breifing memetakan potensial fraud dalam implementasi program JKN-BPJS Kesehatan. SUMUT24| Rahmat.

SHARE