Diduga Salah Satu LSM Galang Tandatangan Warga Untuk Jatuhkan Kadus

167

 

DELI SERDANG I SUMUT24.
Ada ada saja yang terjadi ditengah tengah
masyarakat menjelang New Normal dari musibah
Pandemi Covid 19. Demi untuk mendapat bantuan,
baik itu dari Pemerintah mau swasta dan juga
dari para pengusaha, para dermawan kepada yang
terdampak dari Covid 19 tersebut. Dimana
bantuan itu dikordinir dan disalur pada
masyarakat oleh Pemerintahan Desa.

Dalam mendapatkan bantuan sembako maupun Bantuan
Langsung Tunai (BLT) yang sumber dari dana ADD
dan Bantuan Sosial Tunai(BST), masyarakat
melakukan apa saja tanpa menghiraukan norma
norma yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Seperti yang baru baru ini terjadi di Dusun I
Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang, salah satu Lembaga LSM (Lembaga
Sosial Masyarakat) telah melakukan tindakan yang
keliru. Menggalang tanda tangan dari masyarakat
dusun, diduga hanya untuk menjatuhkan serta
meminta untuk mengganti Kepala Dusun.

Isu yang dibangun dan disampaikan oleh oknum
LSM, apabila masyarakat nantinya yang ikut
menandatangani akan mendapat Bantuan BLT/BST dan
biaya anak untuk sekolah.

Seharusnya tindakan yang keliru seperti ini
tidak akan terjadi ditengah-tengah kondisi yang
memprihatinkan ini, apalagi itu dari satu dari
satu lembaga yang resmi. Seharusnya lembaga
tersebut bisa memberikan penjelasan yang
positif dengan tidak melakukan pembodohan
kepada masyarakat awam terlebih lebih dimasa
pandemi ini.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Advokad
Deli Serdang Indra Surya Nasution SH yang juga
didampingi Sukadi Kagan Ketua Yayasan Sosial
Deli Serdang pada Sumut24 di medan Estate,
Kamis(18/6).

Saat ini tidak hanya berupa tanda tangan yang
diberikan masyarat untuk mengganti seseorang
itu dari jabatan tersebut dan menghukumnya
bersalah. Negara kita Negara hukum dan semua nya
tindakan yang akan diambil harus melalui
prosudur dan mekanisme yang ada , tidak semau
maunya seperti yang ada dipikiran LSM yang telah
mengkordinir oleh dan menggalang tanda tangan
tersebut, ujar Indra Surya Nasution SH.

Kalau dengan penggalangan tanda tangan sudah
bisa untuk mengambil suatu keputusan pada
pemerintahan yang resmi, mau diapakan kedepan
negara ini, ungkapnya lagi.

Imah (50) tinggal di Dusun I, salah seorang
yang memberikan dan membubuhkan tanda tangan
tersebut saat ditemui Sumut24 beberapa meter
dari kediaman Kepala Dusun I Desa Tembung
Erwinsyah.

“Kami beberapa hari yang lalu didatangi oleh
yang bernama Lela Buya dengan temannya,
menanyakan pada kami pernah menerima bantuan
dari Covid 19. Kami jawab pernah berupa beras
Indomi dan telur saat itu dari Kepala Dusun I,”
katanya.

“Saya dan suami saya diminta untuk ikut
menandatangani surat.
Agar nanti setelah suratnya sampai ke kantor
Desa Tembung, saya akan mendapat kan bantuan
uang sebesar Rp. 600.000.-
Untuk biaya sekolah,” ungkap ibu dari tiga anak
ini.

“Dan belakangan yang kami dengar, tanda tangan
kami tersebut digunakan untuk meminta Kepala
Dusun kami di ganti. Kalau itu kami tahu, pasti
tidak kami tanda tangani sebab kami tinggal
berdekatan dengan Kepala Dusun kami,”
pungkasnya.

Di tempat terpisah Ny Ismed (74) juga didatangi
oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya saat
itu dengan pakaian seragam datang ke rumah untuk
meminta tanda tangan. “Saya tidak mengenal
mereka, saya diminta untuk menanda tangani surat
nanti saya dapat bantuan kata mereka,” ujarnya
pada Sumut24, Kamis(18/6).

Ismed selaku ahli waris dan anak tertua dari
seorang nenek tersebut merasa keberatan atas
datangnya beberapa orang yang tidak dikenal
kerumahnya untuk meminta tanda tangan dari orang
tua nya.

Dan dia meminta pada oknum yang diduga dari
lembava LSM tersebut untuk membatalkan
tandatangan tersebut dan meminta pada yang
mengenakan seragam tersebut, jangan melibatkan
orang tuanya yang sudah tua dan tidak mengetahui
permasalahan ini, ungkapnya.

“Saya akan melaporkan yang saya ketahui tentang
ini ke Polrestabes Medan,” tambahnya lagi.

Erwinsyah Kepala Dusun I Desa Tembung yang
ditemui Sumut24 di Kantor Kepala Desa Tembung
jalan Balai Umum Gang pisang Tembung, Kamis
(18/6) menyatakan, dirinya sampai saat ini telah
melakukan pengecekan kemasyarakat yang turut
menanda tangani surat tersebut.

“Banyak yang ditemukan kejanggalan pada
imformasi yang diberikan oknum oknum yang
mengatasnamakan suatu lembaga ini pada
masyarakat, dan dari sekian tanda tangan
tersebut ada juga ditemukan tanda tangan orang
yang saat ini tidak berada ditempat, tapi
tandatangannya ada. Kalau ini yang terjadi, saya
selaku Kepala Dusun sebagai Pemerintahan yang
sah dan terendah di Desa Tembung akan menempuh
jalur hukum dan melapor kan permasalahan ini
pada penegak hukum dalam waktu dekat,” tegasnya.

“Saya sudah melakukan koordinasi dengan Dewan
Pimpinan Cabang Kongres Advokad Indonesia
Kabupaten Deli Serdang Indra Surya Nasution cs,”
tambahnya.

Senentara Kepala Desa Tembung Misman yang
ditemui Sumut24 di ruangan Kerjanya pada hari
yang sama menyebutkan sedang mempelajari
permasalahan ini dan semua itu ada mekanisme
dalam pengambilan tindakan pada staf tidak bisa
sesuka seperti pemberitaan yang telah beredar.
Sebab ini Pemerintahan bukan seperti Perusahaan
bisa sesuka hati mengambil keputusan.

“Saya selaku Kepala Desa Tembung sudah melakukan
rapat pada Lembaga LKMD dan BPD Desa Tembung,”
katanya tanpa memberi tahu hasil rapat
tersebut.(Ir)

Loading...