Copot SKPD Pembangkang

134

SUMUT24 | Kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut dipimpinan Bondaharo Siregar, baru-baru ini, membuktikan masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemprovsu yang tak sejalan dengan keseriusan dan kesungguhan pimpinan yakni Gubsu DR Ir H Tengku Erry Nuradi MSi.

Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi Hendra Hutagalung kepada SUMUT24, Rabu (6/9) mencontohkan, masih banyak SKPD yang sengaja tak serius atau tak fokus bekerja melayani masyarakat, sehingga janji memberiian pelayanan maksimal justru mengecewakan banyak pihak. Parahnya lagi, SKPD tersebut malah berani melakukan pungli dan korupsi. Sehingga citra dan cita-cita Tengku Erry Nuradi untuk membangun Sumut lebih Paten lagi jadi ternoda, akibat ulah buruk yang dilakoni pimpinan maupun bawahan di SKPD tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Hendra Hutagalung, kasus teranyar soal OTT Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut yang dipimpinan Bondaharo Siregar. Bahkan sebelumnya beberapa kasus OTT terjadi di beberapa SKPD jajaran Pemprovsu.

“Untuk itu sangat diharapkan kepada Gubsu agar segera mengevaluasi Kadis PMPTSP Sumut Bondaharo Siregar,” tegas Hendra Hutagalung. Menurutnya, Bondaharo tak layak menduduki jabatannya tersebut, karena dinilai tak mampu mengawasi anggotanya, atas jangan-jangan atas perintah.

Lebih lanjut dikatakannya, para pegawai yang tertangkap tangan tersebut jelas telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian negara.

“Oleh karena itu Bondaharo Siregar sangat layak dievaluasi atas kesalahan anggotanya tersebut dan dia harus bertanggungjawab sebagai kepala dinas. Seiring dengan program Pemerintah yang melakukan revolusi mental pada seluruh jajaran pemerintahan terutama para pejabat yang bermental korup. Memang kita akui Praktek korupsi dan gratifikasi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pelaku yang tertangkap tangan dan juga yang telah dijatuhi hukuman, namun tidak membuat para pelaku tersebut menjadi jera. Sehingga akses perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” ujar Hendra Hutagalung.

Hal senada juga ditegaskan anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan ST kepada SUMUT24, Selasa (5/9). “Gubernur Sumatera Utara diminta segera melakukan perombakan besar besaran seluruh SKPD di jajaranya, bila perlu libatkan KPK sebagai tim seleksinya. Dan harus ada perjanjian dengan Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, bila ada praktek korupsi yang dilakukan, Kepala Dinas (Kadis) harus diberhentikan. Seorang pemimpin itu diukur dari terobosan terobosanya dalam rangka melakukan perbaikan,” tegas Sutrisno.

Masih adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim saber pungli Polda Sumut di SKPD Pemprovsu, lanjutnya, merupakan bukti nyata kalau praktek pungli itu belum bergeser dari Sumatera Utara. Menurut Sutrisno, hal ini dikarenakan efek jera yang dibuat oleh KPK itu belum terasa, dan masih hanya berhenti di DPRD Sumut dan Gubernur Sumut saja.

Politisi dari partai PDI Perjuangan yang kini duduk di Komisi C DPRD Sumut ini juga menyampaikan, korupsi di jajaran SKPD Pemprovsu sama sekali tidak berubah. Walaupun, sudah tidak ada lagi setoran ke DPRD Sumut, namun pungli masih tetap ada. Artinya, tidak ada perubahan sama sekali.

Hal senada juga dikatakan, anggota DPRD Sumut Dr Januari Siregar SH M.Hum bahwa praktek pungli dan korupsi masih berjalan di Sumut.

“Di SKPD, hampir rata rata terjadi pungli. Salah satunya adalah kerja sama pemberian proyek dan lain lainya, itu kan juga termasuk pungli,” kata politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu kepada SUMUT24, Selasa (5/9).

Seharusnya, lanjutnya, SKPD tetap menjalankan pekerjaannya sesuai dengan regulasi yang ada, dan jangan mempersulit masyarakat. Harus Clean and Clear.

“Masih banyak pungli dengan beraneka ragam bentuknya, dan pelaku pelakunya selalu membuat pola baru, hal itu sudah berjamaah. Kalaupun ada SKPD yang mengatakan jangan pungli, tak ada artinya itu, toh masih mengharapkan setoran, apalagi untuk menjadi SKPD itu juga dibutuhkan biaya,” katanya.

Inspektorat : Masih Ada Kinerja SKPD Kurang Maksimal

Kepala Inspektorat Provsu H OK Hendry menyebutkan, bahwa memasuki triwulan III kepemimpinan Gubsu DR Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, ternyata masih ada kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kurang maksimal sebagaimana mestinya. Hal itu dikatakan Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry kepada SUMUT24 ketika diminta tanggapannya terkait kinerja SKPD dan jajarannya, Rabu (6/9).

Menurutnya, “kita akui memang masih ada kinerja para SKPD dan jajarannya masih kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan itu nantinya menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan tertinggi Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi,” tegas OK Hendry.

Begitupun terus kita pacu SKPD dan jajarannya agar berkinerja maksimal dan melayani masyarakat dengan baik. Sehingga kinerjanya dapat lebih maksimal. Memang ada juga kinerja SKPD dan jajarannya sudah maksimal, sehingga kita harapkan agar lebih ditingkatkan sebagaimana perintah dan arahan Gubernur Sumatera Utara.

Saat didesak dan diminta SUMUT24 daftar yang mana saja SKPD di Pemrovsu yang bekerja tak maksimal itu, OK Hendry tak mau menyebutnya secara rinci. Dan dia berjanji akan memberikan nama-mana SKPD yang ‘malas dan tak becus kerja’ besok (Kamis,red). “Saya akan beberkan nama-nama (daftar) SKPD yang malas dan SKPD yang rajin dan kerjanya sudah maksimal semala ini,” ujar OK Hendry.

Lebih lanjut dikatakannya, kinerja maksimal para SKPD dan jajarannya sangat menentukan dalam pencapaian pembangunan Sumatera Utara. Sehingga mau tidak mau sebagai bawahan, harus meningkatkan kinerja jajarannya demi pembangunan Sumatera Utara yang terus berkelanjutan.

“SKPD dan jajarannya diharapkan harus lebih intens dan inovatif menyangkut kenerja dan pelayanan. Jangan sampai SKPD dan jajarannya jauh tertinggal sesuai dengan Tufoksi dan SOP yang telah digariskan. Inilah saatnya meningkatkan kinerja demi pencapaian pembangunan berkelanjutan sebagaimana harapan masyarakat Sumatera Utara, Ungkapnya.(W03)

(W01/W03)

SHARE