Anggota DPRD Langkat Tipu Warga Rp5,663 Miliar , Yasir: Polisi Jangan Tebang Pilih

54
Foto : Yasir Silitonga

LANGKAT | SUMUT24

Kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kab. Langkat Riska Purnawan, masih ditangani penyidik kepolisian. Kasat Reskrim Polres Langkat AKP M. Firdaus yang dimintai tanggapannya, Senin (30/10) mengatakan, kasus dimaksud masih lanjut ditangani polisi. “Kasusnya masih lanjut, kita akan periksa terlapor,” ujarnya.

Jadi, ada dua orang yang menjadi korban penipuan yang telah dilakukan wakil rakyat di DPRD Langkat ini. Dari dua korbannya, dijumlahkan total uang penipuan yang telah dilakukan Riska Purnawan sebesar Rp5,663 miliar. Korban pertama Siti Zaleha mengalami kerugian Rp63 juta. Sedangkan korban kedua, M Salim mengalami kerugian Rp5,6 miliar.

 

Dari informasi diperoleh wartawan di kepolisian, seorang korban Siti Zaleha warga Desa Mangga Kec. Stabat semasa Kasat Reskrim AKP Dedy Dharma. Informasi dihimpun, Siti Zaleha (38), sebelumnya dijanjikan Riska Purnawan dapat diangkat menjadi PNS dan harus menyetor sejumlah uang. Namun setelah korban menyerahkan Rp63 juta pekerjaan yang dijanjikan tidak ada hingga dia merasa ditipu dan mengadukan kasusnya ke Polres Langkat pada 13 April lalu.

Dalam kasus hampir serupa yang dialami korban M. Salim (52), warga Lhoksemauwe, juga merasa ditipu oleh Riska tahun lalu. Ketika itu Riska menjanjikan proyek pengaspalan ruas jalan senilai Rp5,6 miliar di Kec. Pematangjaya Kab. Langkat kepada korban. Namun syaratnya Salim harus menyerahkan sejumlah uang. Meski korban telah menyerahkan Rp280 juta dalam beberapa kali tahapan kepada orang kepercayaan Riska, yakni Andre yang merupakan PNS di DPRD Langkat, pekerjaan dimaksud hingga kini tidak ada.

Belakangan korban juga sangat sulit untuk menjumpai oknum wakil rakyat tersebut untuk meminta uangnya kembali. Salim yang dikonfirmasi, Senin (30/10) mengatakan dia telah berulangkali mendatangi Gedung DPRD Langkat untuk menemui Riska namun tidak berhasil. Kediaman Riska di Perumahan Pemda Langkat juga telah berulangkali didatangi namun tidak bertemu dengannya.

“Saya hanya ingin uang kembali, siapapun yang dapat membantu akan diberikan imbalan, bila perlu separuh dari jumlah uang tersebut. Bukti-bukti lengkap,” ujarnya.

 

Sementara Riska Purnawan yang dikonfirmasi wartawan akhir pekan lalu mengatakan “masalah dengan Siti Zaleha terkait hubungan keluarga utang piutang. Kemudian dengan korban Salim Riska mengaku hanya menerima Rp40 juta, itupun sudah saya dikembalikan,” ujar Riska.

Sementara menurut Salim, justru belum ada satu rupiahpun yang dikembalikan Riska Purnawan.

Sementara itu, seorang anggota DPRD Langkat yang meminta identitasnya tidak dicantum, meminta para korban-korban si Riska, jangan ragu untuk melaporkan kasusnya ke Polres Langkat sehingga cepat diproses.

“Saya sudah mendengar banyak warga yang menjadi korban penipuan dimaksud meski sebagian dari mereka enggan melaporkan kasusnya, karena khawatir uang tidak kembali. Saran saya jangan takut, laporkan kasusnya apabila memiliki bukti-bukti. Bila perlu laporkan kasusnya ke Poldasu jika penyidik Polres Langkat tidak serius menangani,” ujar wakil rakyat tersebut.

Terlepas dari itu informasi terbaru diperoleh selain dua korban tersebut masih ada beberapa korban lain seperti Hasan warga Langkat yang ditipu Riska Purnawan sebesar Rp38 juta, Maulidin warga Langsa senilai Rp100 juta dan beberapa korban lain yang enggan melaporkan kasusnya ke polisi.

 

Polisi Jangan Tebang Pilih, Surati Petinggi Hanura

Kembali lagi terseret kerana Hukum yaitu Anggota DPRD Kabupaten Langkat RP atas laporan warga kepihak kepolisian soal kasus penipuan terhadap warga di Kecamatan Stabat Desa Mangga Siti Zaleha (38) dan juga Warga Lhoksumawe, M Salim (52).

Menanggapi kasus tersebut Praktisi Hukum M Yasir Silitonga mengatakan, aksi penipuan yang dilakukan wakil rakyat ini, aparat kepolisian harus cepat bertindak tegas, jangan tebang pilih, jika benar ada bukti-bukti kuat dari pelapor segera usut tuntas.

“Sudah seharusnya pihak kepolisian harus tegas dan jangan tebang pilih. Jika memang ada bukti kuat dari pelapor maka segera dilakukan ke tahap tersangka,” tegas M Yasir Silitonga kepada SUMUT24 melalui via WA, Senin (30/10).

Lebih lanjut Yasir, korban juga harus buat laporan ke petinggi Partai Hanura, agar oknum anggota DPRD tersebut diberikan ganjaran atas perbuatannya jika memang terbukti bersalah. “Buat juga laporan (menyurati) ke Petinggi Partai Hanura, agar ada efek jera jika memang terbukti bersalah,” tegasnya.

Tujuannya, ujar M Yasir Silitong, ini bertujuan agar ada titik terang bagi korban. Sebab, lanjutnya, jika permasalahan ini terus berlanjut, maka banyak pihak yang dirugikan termasuk dari partai Hanura dan juga para Anggota DPRD Kabupaten Langkat. (wit/C03)

SHARE